HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.

Kontributor

Kasus Perusakan Lahan di Batubara Ponirin " Kita Ngadu Pada Polisi Agar Urusan Bisa Cepat Selesai,Namun Tak Ada Titik Terang "

By On Maret 24, 2021

 


Batu Bara, Sumut - Untung tak dapat diraih, rugi sudah pasti itulah yang dialami Ponirin warga Tebingtinggi, pemilik lahan di Dusun Satu(I) Desa Kualatanjung  kecamatan Sei Suka Kabupaten BatuBara  yang dirusak dan di klaim secara sepihak oleh oknum Polwan,  Atas lahan yang dibelinya dari Cipto Darminto pada tahun 2010.

Lahan yang sudah 10 tahun dikelolanya, dengan tanaman sawit diatas nya sebanyak kurang lebih 400 pohon dan selama menguasi lahan tersebut suda puluhan tahun tidak perna ada konplik  perbatasan antara Ponirin dan Alfonso Simanjuntak yang tak lain adalah orang tua dari Oknum Polwan Marisa.

Namun pada bulan April 2020, Marisa Simanjuntak bersama suami dan sekelompok orang datang membawa alat berat (excavator) dan merusak tanaman sawit di lahan yang semua warga setempat tau kalau itu adalah milik Ponirin.

Tindakan pengrusakan itu dilaporkan Ponirin pada Polres Batubara, pihak Polres Batubara pun kemudian memetakan permasalahan dan memasang police line agar tempat kejadian perkara di sterilkan.

Namun orang yang mengatakan dapat kuasa untuk menjaga lahan tersebut dari Marisa Simanjuntak malah memasang plang merek di areal tanah yang telah dipasang police line itu .

Meski demikian  dan  pihak Polres Batu Bara,  setelah 6 hari Ponirin melapor ke Polres Batu Bara,  Marisa balik melaporkan Ponirin tentang pemalsuan surat tanah di Polda Sumatera Utara (Poldasu).

Sejak dipasangnya PoliceLine di lahannya, Ponirin tidak bisa memanen Tandan Buah Segar (TBS) dilahan miliknya,  Ponirin yang bertahun Tahun mengelola lahan sawit itu merasa heran dan bingung terkait kepastian hukum yang telah di upayakan nya ke Polres BatuBara sampai dia di panggil ke Polda Sumut atas laporan oknum Polwan Marisa .

"Saat ini saya tidak ada hasil lagi, lahan yang selama ini bisa menopang kebutuhan keluarga saya, tak bisa kami panen TBS nya, di situasi Covid-19 ini cari kerja susa, ahirnya saya utang sana sini untuk bisa menopang kehidupan saya bayar sekolah anak suda tertunda, kadang anak ngomong ke saya nangis bila ditagih oleh pihak sekolah" .

Masalah ini sudah jalan 11 bulan sejak laporan polisi 12 Maret 2020 lalu dengan LP/ 154/IV/2020/SU/Res Batubara  tidak ada kepastian hukum atas laporan nya, Bukti Vidio lengkap, sudah sampai ke Kapolri, DPR RI, dan  Sudah sampai RDP komisi A DPRD Sumut  dengan Pihak Poldasu Polres Betubara namun sampai saat ini tidak ada titik terang.

"Kita ngadu pada Polisi agar urusan bisa cepat selesai, namun urusan tak ada titik terang, untung tak dapat kita raih rugi sudah pasti"  ungkap Ponirin kepada Media .

Lanjut nya "Kami orang kecil, yang saat ini merasa di zolimi oleh oknum Polisi, dia orang punya pangkat kita orang biasa, kalau bukan bapak Kapoldasu dan bapak Kapolri, siapa lagi orang yang bisa bantu orang yang terzolimi hukum"  ungkap Ponirin saat di temui disebuah warung nasi derah kota Tebingtinggi, Selasa (23/03/2021).

Penelusuran awak media terkait permasalahan tersebut ke pihak Polda Sumut dan Polres Batubara tidak ada titik terang komentar kepastian hukum dari institusi itu .

Kabidhumas Polda Sumut Kombes pol Hadi Wahyudi saat di konfirmasi via WhatsApp mengarahkan awak media ke Polres BatuBara, sementara Kasatreskrim Polres BatuBara tidak ingin berkomentar sebab sudah melimpah kan berkas perkara tersebut ke Mapolda Sumut.

"Silahkan konfirmasi ke Kasi humas Batubara ya.." pesan Kabidhumas Polda Sumut 09 Maret 2021 .

Sementara Kasatreskrim polres BatuBara saat di samperin awak media 15 maret nya menyampaikan .

" tidak bisa berkomentar karena permasalahan tersebut sudah kita limpahkan ke Polda Sumut" .

Menanggapi permasalahan yang dialami Ponirin, pengamat kepolisian Sumatera Utara Helmy Hidhayat S.H,M.H menyangkan sikap oknum polisi yang memakai cara BARBAR melakukan pengrusakan milik orang lain, hal itu menunjukan bahwa di tubuh Polri belum sepenuhnya beruba.

"Pengrusakan lahan yang diduga otak pelakunya adalah oknum polisi, menjadi tamparan keras bagi Institusi Polri bahwa masi banyak okunum-oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap rakyat.

"Seorang Polisi walau berpangkat apapun, dia wajib mengerti aturan hukum, dan mereka harus menjadi tauladan bagi masyarakat, saat berproses hukum, contohnya bila MS merasa lahan itu miliknya yang dikuasa oleh Ponirin, ada langkah-langkah persuasip yang bisa dia lakukan dengan melayangkan surat somasi pada Ponirin sehinga nantinya bisa di mediasi dan bermupakat, apa bila Ponirin tidak menanggapi, barulah di laporkan pada penegak hukum sesui bukti yang di miliki.

"Tindakan dengan tiba-tiba melakukan pengrusakan lahan milik orang lain, itu perbuatan tidak ber etika, itu tindakan BARBAR yang tidak dapat di benarkan, apalagi dia oknum polisi yang ngerti hukum, kok berbuat seperti itu" jelasnya.

Lambanya proses hukum atas laporan Ponirin,  diduga akibat ada keterlibatan pihak-pihak terkait dalam masalah itu, sehingga laporan Ponirin terabaikan, saya menduga persoalan ini suda dirancang sedini mungkin,  rekayasa pun di mainkan agar persolan menjadi kabur.

Seharusnya, langka awal yang dilakukan olek kepolisian atas laporan Ponirin, periksa Supir Exsavator sebab dia pelaku utama, setelah mendapat keterangan dari pelaku, nanti semua akan terjawab pada BAP.

Ponirin melapor di Polres Batu Bara, bahwa pohon sawitnya dirusak, maka yang merusak siapa, pakai apa, siapa saja yang ikut merusak, itu yang harus diproses, masak orang lapor ada pengruskan pohon sawit, kasusnya bisa diambil alih Poldasu, tanda kutif ada apa ini,ucap Helmy mengahiri.  (R01*)

Laporan Perusakan Lahan Ponirin Rekom DPRD Ke Polda Sumut Masih Senyap

By On Maret 18, 2021

  

                    Paris sitohang

Batubara,- Kasus perusakan lahan milik Ponirin yang diduga dilakukan oknum Polwan Marisa cs, diwilayah Desa Kualatanjung kecamatan Sei Suka  kabupaten BatuBara hingga kini Senin (15/03/2021) belum ada keterangan resmi terkait perkembangan penyidikan dari Polisi

Konfirmasi yang disampaikan awak media Senin (15/03/2021) ke Dirkrimum Polda Sumut terkait tindak lanjut Rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat DPRD Sumut yang di layangkan ke Mapolda Sumut pada Jumat (05/02/2021) yang lalu, hanya mendapatkan saling lempar arahan di institusi  Penegak Hukum Itu

Pihak Kasubdit II Dirkrimum Polda Sumut Ketika di konfirmasi via WhatsApp meminta awak media coba  konfirmasi pada  Kabid Humas Polda Sumut, Sementara Kombes Hadi Wahyudi mengarahkan awak media ke Humas Mapolres BatuBara

"Mohon maaf untuk memberikan keterangan terkait perkembangan penyidikan kepada Pihak ketiga, mohon berkoordinasi ke Humas saja ya" Jelas Bripka Diky Kasubdit II Dirkrimum Polda Sumut  22 February lalu

Sementara Kabidhumas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi Ketika di konfirmasi  via WhatsApp mengarahkan awak media untuk konfirmasi ke Polres BatuBara

"Silahkan konfirmasi ke Kasi humas Batubara ya.." sampainya

Penelusuran awak media ke Mapolres Batubara  Senin (15/03/2021) sesuai arahan Kabid Humas Polda Sumut tidak juga mendapatkan keterangan terkait perkembangan penyidikan dan tindaklanjut hasil RDP, sesuai Rekomendasi DPRD Sumut, ke Polda Sumut.

Humas polres BatuBara yang ditemui awak media menyampaikan kalau kasus tersebut belum ada Rilis yang dapat disampaikan ke publik, dan Ketika Kasatreskrim polres BatuBara dimintai komentarnya menyampaikan kalau kasus tersebut telah di limpahkan ke Polda Sumut

"Kasus tersebut sudah di limpahkan ke Polda, jadi kita tidak perlu komen lagi, gitu aja ya"  jelas Kasatreskrim Polres BatuBara

Konfirmasi awak media pun kandas ketika saling lempar keterangan di institusi penegak hukum itu, dari Dirkrimum Poldasu, ke Humas Polda Sumut dan kembali ke Mapolres Batubara


Sebelumnya kasus yang sempat menjadi perhatian Kapolri sewaktu masih di jabat Jendral Polisi Idham Azis, juga  menjadi perhatian Komisi A DPRD Sumut hingga melayangkan Rekom hasil RDP di  hadapan pihak terkait, kepada Polda Sumut untuk segera menyelesaikan dan mencabut plang yang telah di dirikan pihak Marisa cs, di lahan Yang sudah 10 tahun di kelola Ponirin.


Sementara Pihak Pengacara Ponirin,       Paris Sitohang SH  optimis Polisi akan profesional

Paris Sitohang SH pengacara Ponirin Ketika di konfirmasi awak media sejauh mana perkembangan kasus Perusakan Lahan yang di laporkan  klien nya, mengatakan kalau Permasalahan Tersebut sedang bergulir di Polda Sumut, dan masih memeriksa saksi-saksi, meski ada sedikit yang kurang berkenan menurut nya.

"Sampai Saat ini para pelaku Perusakan belum juga ada status nya, meski bukti Vidio lengkap, Tetapi pihak kita optimis Polda akan segera menyelesaikan permasalahan ini, apalagi sudah ada Rekom  hasil RDP komisi III DPRD Sumut ke mereka! , tentunya akan menjadi petunjuk bagi Polisi" jelas Paris 

Lanjut nya "hari ini (Senin-15/03) Pihak Polda masih memeriksa para saksi, seperti yang saya ketahui Polisi masih mendalami status kepemilikan lahan, hari ini info nya Cipto yang menjual Lahan kepada Ponirin di panggil Poldasu"  jelas Pengacara dengan perawakan khas, tersenyum pada awak media


Tambah nya lagi  "Kita sangat berharap Penyidik pada perkara aquo ini berpedoman pada Perkap polri no 14 Tahun 2012 tentang manajemen penyidikan, terkhusus pada pasal 3 ayat b, c dan (g) yaitu profesional, proposional serta efektif dan efisien,  yaitu dimana penyidikan dilakukan secara profesional"

"Dan tidak berat sebelah dengan waktu yang cepat agar kepastian hukum klien kita sebagai pelapor dan sekaligus terlapor itu jelas, Karena kasus ini sudah hampir setahun, dimana sudah pergantian Dirkrimum hingga Kapolda pun belum tuntas juga"  tutupnya .(SS)

Komisi A DPRD Sumut Layangkan Rekom Hasil RDP ke Polda Sumut Kasus Dugaan Pengrusakan Lahan di Kuala Tanjung

By On Maret 08, 2021


 Medan,- Kasus Dugaan Pengrusakan Lahan Oleh Oknum Polwan di Desa Kualatanjung Batubara menjadi perhatian serius komisi A DPRD provinsi sumatera Utara, hingga layangkan surat Rekomendasi ke Poldasu pada Selasa (02/03/2021) untuk segera menyelesaikan Kasus tersebut sesuai Ketentuan Hukum


Rekomendasi yang ditujukan ke Mapolda Sumut itu, berisi 4 poin sesuai hasil rapat dengar pendapat (RDP) yang di gelar oleh komisi A DPRD provinsi Sumut bersama Pihak Poldasu, Polres Batubara, BPN Provinsi, dan pihak terkait lainnya pada Jumat (05/02/2021) di gedung DPRD Sumut Februari lalu


4 poin isi Rekomendasi ke Aparat penegak hukum  yang dilayangkan Selasa (02/03/2021) dengan surat bernomor 401/18/sekt, Hal Rekomendasi terdiri antara lain seperti


a.Meminta kepada Kapolda Sumut agar segera   menyelesaikan kasus perusakan lahan kebun milik Ponirin


b. berdasarkan keterangan dari Kasatreskrim BatuBara bahwa memang benar telah terjadi tindakan Pidana yaitu perusakan lahan di Desa Kualatanjung kabupaten BatuBara dan kini telah berproses di Polda Sumatera Utara


c.Meminta kepada Kapolres Batubara agar membongkar/mencabut plank nama kepemilikan yang dibuat diatas tanah Ponirin


d. Meminta kepada Kapolres Batubara agar menyita alat bukti perusakan lahan berupa alat berat Escavator dan parang yang dipergunakan  sebagai alat perusakan lahan Ponirin


Dalam surat Rekomendasi Tersebut, komisi A DPRD Sumut juga menjelaskan kalau pihak Reskrim Polres Batubara pada gelaran RDP akui adanya tindak pidana Perusakan lahan di desa kualtanjung kabupaten Batubara yang saat ini telah di tangani pihak Poldasu


Menanggapi hal tersebut M.Abdi SH selaku pengacara Ponirin Ketika di konfirmasi via WhatsApp kepada wartawan Minggu (07/03/2021) Sangat mengapresiasi  apa yang di lakukan komisi A DPRD Sumut, sesuai pungsi pengawasan yang dimilikinya


"Itu sudah sepatutnya, dan kita sangat Apresiasi, Karena Fungsi Pengawasan yang di miliki DPRD telah berjalan, tinggal kita menunggu Penegak Hukum dalam menjalankan peran nya" sampainya


Lanjut Abdi "Melihat dari semua bukti Vidio Perusakan dan Apa yang disampaikan Reskrim Polres Batubara pada saat RDP tempo hari bahwa adanya tindak pidana disana, kita optimis Polisi Mampu menyelesaikan Kasus perusakan lahan Ponirin sesuai isi Rekomendasi DPR, untuk segera menyelesaikan kasus ini" tegas Abdi dalam pesan WhatsApp nya


Abdi juga meyakini Rekomendasi yang di tandatangani Pimpinan DPRD Sumut itu akan menjadi Prioritas lemabga kepolisian dalam menegakkan hukum


"Saya percaya pihak dari Poldasu dan Polres Batubara menghormati Rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPRD Sumut dan ditanda tangani oleh pimpinan DPRD SuMut" ahir pesan WhatsApp nya.


Pantauan awak media di lahan sengketa Desa Kualatanjung BatuBara Minggu (07/03/2021) sekira pukul 15:00wib  Gubuk dan plank yang dipasang Marisa Cs, masih berdiri dan belum ada perubahan meski telah di himbau secara tegas  untuk di bongkar dan dikosongkan, seperti yang disampaikan oleh Dirkrimum Polda Sumut saat Penyelidikan lapangan Februari lalu. (**)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *