HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.

Kontributor

Pemerhati Menilai, Beberapa Poin Pada LKPJ Kota Tebingtinggi Masih Luput Dari Pembahasan

By On Juni 23, 2020


Mashuri.Info | Tebingtinggi
Pemerhati sosial kembali  kritisi Realisasi anggaran di APBD Kota Tebingtinggi sejak tahun 2011 s/d tahun 2019, yang dinilai menjadi momok buruk, dan mengarah pada penilaian negatif dikalangan Aktifis, LSM dan Media.

Penilaian negatif  yang dilontarkan S Tambunan(44) kepada instansi pemerintah tersebut, terkait administrasi di beberapa Dinas Pemko Tebingtinggi dari mulai Bagian keuangan, SEKDA sampai kinerja DPRD yang dinilai belum maksimal

Hal itu disampaikan S.Tambunan kepada media Selasa(23/06/2020) dibilangan BP7 ketika bincang-bincang terkait LKPJ yang baru digelar eksekutif dan legislatif beberapa waktu lalu

S Tambunan mengatakan "kurangnya kinerja pihak Pemko menggunakan dan memanfaatkan APBD dalam sembilan tahun ini. Sehingga rasa tanggungjawab dan rasa peduli pihak Pemko belum terlihat maksimal, hingga beberapa poin pada pembahasan LKPJ dinilai S Tambunan luput dari pembahasan.

"Akibat dari rentetan dugaan ketidak pedulian itu output dan input pada APBD selama beberapa tahun ini menuai hasil yang jauh dari harapan, seharusnya pihak Pemkot Tebingtinggi menyikapi permasalahan ini"  Tuturnya

"Saya sebagai masyarakat yang peduli atas kondisi ini, sempat mencoba untuk meminta penjelasan,baik kepada Ketua lembaga DPRD , Sekda, Kabid Keuangan dan Dinas terkait, Sayang-nya pihak-pihak terkait di pemerintahan kota Tebingtinggi yang seharusnya bisa menyampaikan pencerahan kepada kita sebagai masyarakat, masih selalu memberikan alasan belum ada waktu untuk bisa dikonfirmasi" Ungkap ketus S Tambunan

S.Tambunan juga menambahkan, Dari beberapa permasalahan yang saya pahami dan data yang ada, Saya sempat melakukan koordinasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebintinggi  Mustaqpirin SH pada Kamis (18/06/2020) yang lalu.

Dari sana saya mengambil kesimpulan kalau masyarakat harus bisa berkomunikasi meminta penjelasan terkait hal itu pada pihak Dinas dan pihak DPRD agar alasan atas permasalahan itu bisa terang benderang, ungkap S.Tambunan

Dan dari hasil koordinasi saya pada pihak Kajari, kalau terkait permasalahan dugaan korupsi, masyarakat bisa melaporkan secara tertulis pada pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi ,  Ungkap S Tambunan (report-red)

ASN BOLEH JADI PENGURUS DAN ANGGOTA LSM MAUPUN ORMAS LAINNYA

By On Juni 18, 2020


Mashuri. Info - Tebingtinggi
Pribadi seorang ASN tentu memiliki hak-hak sebagai warga negara untuk masuk LSM, namun ketika ASN menjadi anggota atau pengurus partai politik, tentu akan dikenai sanksi karena hal itu jelas menyalahi aturan,

Selama tidak mengganggu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh bergabung dalam jajaran kepengurusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa niat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.
Maka secara garis besar organisasi non pemerintah. Organisasi LSM bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).

Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi.

“Kalau ada ASN yang berprofesi ganda alias merangkap jabatan dengan menjadi pengurus LSM atau Organisasi Masyarakat (Ormas), namun tugas utama mereka sebagai abdi dan pelayan masyarakat tidak terganggu serta terabaikan, ya sah-sah saja,” 

Memang tujuan LSM dan Ormas itu didirikan untuk memantau, mengkritisi kinerja pemerintah, tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)  hanya melarang masuk dalam Organisasi Asing saja. Dimana aturan dan larangan tersebut terdapat di pasal 4 ayat 3 yang berbunyi “Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional”.

Sebenarnya tidak ada masalah jika banyak ASN saat ini yang berlindung di Ormas dan LSM yang ada di Indonesia,

ASN tidak boleh menjadi pengurus partai politik., Namun kalau jadi anggota dan pengurus ormas dan LSM boleh berdasarkan PP 53 tahun 2010,” 

Tidak ada larangan yang mengatur bahwa ASN masuk menjadi anggota LSM, karena ketika dia sudah bebas dari jam kerja sebagai ASN, maka dia adalah warga negara sehingga boleh-boleh saja menjadi anggota LSM .(Skn. 01)





Ketua DPC LSM KPK Minta Pemko Tebingtinggi Tinjau Pemilik Sewa Kios Pasar kain Yang Tidak Transparan

By On Juni 17, 2020


Mashuri.Info - Tebingtinggi
Salah seorang anggota DPRD Kota Tebingtinggi Mulyadi yang duduk di komisi Dua saat dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp terkait banyaknya kios yang masih  kosong mengatakan

"Kita telah mempertanyakan ke Dinas perdagangan, kemudian dinas perdagangan menyampaikan bahwa Hal yang menyangkut Pasar kain itu wewenang tim pasar kain" ucapnya

"Untuk itu sudah saya sarankan agar mengirim surat kepada ketua Tim normalisasi pasar kain agar pengelola annya diserahkan ke dinas perdagangan" lanjutnya

Hal ini terungkap pasca Ketua DPC LSM Komunitas Pemburu Korupsi (KPK) kota Tebingtinggi Fahmi Ismail melayangkan surat ke DPRD kota Tebingtinggi menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang merasa di tipu atas hilangnya hak mereka berdagang di pasar kain ,

Fahmi ismail meminta pemerintah kota Tebingtinggi  meninjau dan mendata ulang nama-nama pemilik sewa kios pasar kain karena dinilai tidak transparan

Banyak nya Kios pasar kain yang kosong pada lantai dua dan tiga, serta adanya beberapa nama yang sebelumnya bedagang disana, namun tidak mendapatkan kios setelah pasar kain direnovasi, menjadi indikator adanya pembagian kios yang tidak tepat sasaran

Apalagi adanya laporan  ahwa pedagang yang sebelumbya berdagang disana,  setelah selesai direnovasi namun tidak lagi mendapatkan tempat kios untuk berdagang

Hal itu jugalah yang disampaikan Fahmi Ismail kepada awak media Selasa (16/06/2020) di bilangan jalan Sutomo.

"Sebelum pasar kain di renovasi Maidar br Malau berdagang disana, selanjutnya Br Malau terdata sebagai penerima hak sewa pasar kain  setelah pasar Direnovasi , seperti yang di janjikan Dinas terkait, namun kios yang seharusnya tidak didapatkan" ungkap Fahmi melanjutkan Meterangannya

Tambahnya lagi "Kita telah turun ke pasar kain tersebut, beberapa kios pada lantai dua dan tiga masih banyak yang kosong, bahkan setelah kita dalami nama-nama pedagang disana pun tidak sesuai dengan nama sebelum pasar kain direnovasi"

"Jika permohonan kita tidak di indahkan para pemangku kepentingan disana, dengan bukti yang ada kita akan bawa ini ke APH untuk menindaklanjuti kecurigaan bahwa  di pasar kain ada indikasi jual beli Kios  " ungkap Fahmi menutup keterangannya.(tim red)

Oknum Honorer Diduga Melakukan Pungli Uang BST Warga Yang Terdampak Covid-19

By On Juni 17, 2020



TebingTinggi / MASHURI info /
Diduga Seorang oknum honorer di Kelurahan Tebingtinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, berinisial, BB ( 43 ), diduga melakukan pungli dana Bantuan Sosial Tunai (BST), yang berjumlah Rp.600.000, dari Pemerintah, untuk warga yang terdampak virus corona (COVID-19).

Informasi yang berhasil diperoleh wartawan dilokasi,Selasa(16/6) sekira pukul 10:00 Wib, melalui beberapa orang warga penerima dana BST yang mewakili berinisial P, warga  Kelurahan Tebingtinggi, kota Tebingtinggi,kepada wartawan mengatakan, " Memang benar ,ada seorang oknum honorer di Kelurahan Tebingtinggi berinisial BB, ada datang kerumah kami untuk  mengutip  uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah dana BST kami terima melalui pihak PT Pos Indonesia " ungkapnya.

" Esok harinya oknum honorer tersebut,kembali datang ke rumah warga dengan  menerima uang BST,untuk  melakukan pengutipan  uang sebesar 50 ribu rupiah,dengan berdalih uang tersebut nantinya untuk di gunakan  membuat perpanjangan dana Bantuan Sosial Tunai ( BST ) " jelasnya.


" Bahkan  dirinya menambahkan,bukan dirinya  saja yang di mintai uang untuk pembuatan perpanjangan dana BST,melainkan ada belasan warga di kelurahan Tebingtinggi,yang juga di mintai uang sebesar 50 ribu rupiah oleh oknum honorer dari Kelurahan Tebingtinggi " Tambah dia dengan rasa kecewa.

Dengan adanya  pengutipan yang di lakukan oleh oknum kepada warga,belasan warga yang penerima dana BST merasa resah dan kecewa,maka dari itu warga memminta kepada Walikota Tebingtinggi, untuk memanggil oknum honorer beserta lurah Tebingtinggi,terkait adannya pengutipan liar dana BST tersebut.

Sementara itu, Lurah Kelurahan Tebingtinggi, Kecamatan Padang Hilir, Miranda, kepada wartawan mengatakan,terkait adanya pengutipan yang di lakukan oleh anggotanya, dirinya tidak tahui sama sekali dengan adanya pengutipan dana BST sebesar 50 ribu rupiah kepada warga,yang di lakukan oleh anggotanya berinisial BB,maka itu kita akan minta keterangan anggotanya,apabila benar adanya pengutipan tanpa sepengetahuan saya,saya akan berhentikan angota saya tutup Lurah.( red)

M.Yusuf Siap Dikonfrontir Ulang Dalam Kasus Korupsi Tanggul Sei Padang 2013

By On Juni 14, 2020


Mashuri.Info || Tebingtinggi
Kasus korupsi Pembangunan tanggul Sei Padang tahun 2013, kembali bergulir di Kejaksaan Negri Tebingtinggi, Setelah Tim Pidsus berhasil membekuk Samsul, pemegang kuasa Direktur CV Safitri dari kediamannya, Kamis (07/06/2020)  lalu  yang buron sejak 2017.

Kasus korupsi yang sempat menyeret M.Yusuf salah satu ASN di Dinas PUPR Tebingtinggi itu, kini memasuki babak baru ditangan Kajari Tebingtinggi Mustaqfirin SH yang belum lama menjabat.

Dalam kasus ini M.Yusuf sempat merasakan dinginnya jeruji serta hilangnya hak pensiunnya selama mengabdi sebagai ASN, telah menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan, oleh Pengadilan Tipikor Medan pada 2017 lalu, dan kemungkinan akan menjadi saksi Kembali.

Sementara itu M Yusuf  saat di temui  wartawan terkait kasus Pembangunan Tanggul Sei Padang  yang menelan anggaran  mencapai 1,5 M, mengungkapkan siap proaktif jika ia dipanggil kembali menjadi saksi.

"Saya Apresiasi kinerja Kajari Tebingtinggi atas kasus ini, saya siap di konfrontir ulang atau di panggil kembali  sebagai saksi jika pihak kejaksaan memerlukannya. Ini saya lakukan untuk Menepis stigma negatif kepada saya, yang menjadi beban moral kepada saya juga keluarga saya yang harus di luruskan”, kata Yusuf.

Hal itu disampaikan M.Yusuf kepada media saat bincang-bincang terkait permasalahan tersebut pada Kamis (11/06/2020) di bilangan great Market jalan Merdeka Tebingtinggi

“ Ini merupakan preseden buruk bagi diri saya dan keluarga, dan selama kasus ini belum di ungkap tuntas bathin saya terasa sakit. Tapi setelah adanya penangkapan Samsul yang di lakukan oleh pihak Kejari  Tebingtinggi harapan itu muncul lagi di diri saya,”ujar M Yusuf.

Konfirmasi awak media pada Jumat (12/06/2020) sekira pukul 11:15wib terhadap pihak kejaksaan negeri Tebingtinggi, belum membuahkan hasil sejauh mana perkembangan kasus tersebut.

"Kasi pidsus untuk saat ini belum bisa di temui pak, masih melakukan pemeriksaan, jadi tolong tinggalkan nomor WhatsApp nanti kami hubungi" kata  Asisten Pidsus kepada awak media (tim-red).

Demi Menjaga Kondusifitas, Pemko Tebing Tinggi Tanggapi Kondisi Pasar Sakti

By On Juni 14, 2020




Tebing Tinggi / MASHURI info / Pemko Tebing Tinggi memberi tanggapan tentang pemberitaan yang berkaitan dengan masalah lahan Pasar Sakti Jl.KF.Tandean, yang disampaikan pres release pada Jumat (12/6/2020) oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi kepada insan pers.

Hal ini disampaikan Kabag Hukum Pemko Tebing Tinggi Siti Masitah Saragih didampingi Kadis Kominfo Dedi P. Siagian, Sabtu (13/6/2020) di Balai Kota kepada Pers di Tebing Tinggi.

Kabag Hukum Siti Masita Saragih mengatakan terkait pemberitaan tentang pasar sakti ini sebelumnya belum ada koordinasi dengan Wali Kota Tebing Tinggi selaku Ketua Forkopinda.

Koordinasi kami anggap perlu karena dilahan tersebut banyak menyangkut hidup orang banyak, karena disana banyak pedagang dan aktifitas lainya oleh masyarakat. Pemerintah Kota Tebing Tinggi tidak ingin hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dan keresahan apalagi kegaduhan di masyarakat, ujar Siti Masita

Dikatakan kondisi ini tentunya bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat Pasar Sakti apalagi di tengah situasi pandemi Covid-19 ini. "Kita semua ingin Tebing Tinggi tetap dalam suasana kondusif seperti yang terjadi selama ini," ujarnya

Wali Kota melalui Kabag Hukum berharap warga masyarakat Tebing Tinggi terutama para warga yang beraktifitas di lahan tersebut untuk tenang dahulu menanggapi pemberitaan ini.

Pemerintah Kota Tebing Tinggi tetap akan berusaha sebaik baiknya ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sampai hari ini masalah ini masih berproses, kata Siti Masita. (Yus)

Anda Yaser ; Sebelum Paripurna Pergantian Komisi 1,  Harus Ada Sidang Kode Etik  Di BKD

By On Juni 09, 2020


Mashuri.Info,- Tebingtinggi
Usulan pergantian Anda Yasser ketua komisi 1 DPRD kota Tebingtinggi beredar, dan menjadi polemik dikalangan masyarakat,dan menjadi tranding topik di kota lemang

Dari Isu, yang di berita kan di salah satu media online yang mengatakan  jarang aktif di kegiatan rapat,padahal tidak benar ada nya bisa di cek kehadiran setiap agenda rapat,ujar nya

Anda Yasser yang duduk di DPRD kota Tebingtinggi dari dapil satu kecamatan Padang Hilir, Tebingtinggi kota,

Legislator yang sering posting kegiatan sosialnya di Facebook itu mengatakan,  DPRD ini kan ada Tatib, yang diatur dalam PP nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan Tata tertib Dewan

" paling tidak harus sidang kode etik dulu di BKD kesalahan moral seperti apa yang dilanggar, itupun harus disertai bukti-bukti , dan kita kan punya hak jawab sebagai anggota Dewan yang di persangkakan" tegasnya


"Barulah hasil rekom sidang kode etik BKD tersebut diserahkan ke pimpinan, itupun tidak bisa langsung di vonis, ya! ada namanya Sp 1 dan seterusnya, jika tidak cukup bukti, maka tuntutan ditolak, ya diterima dengan vonis SP1 karena dianggap pelanggaran ringan" kata AY

Terkait rekomendasi yang diubah, itu hanya di perbaiki dan itupun saya sudah berkoordinasi pada Iman Irdian Saragih sebagai koordinator komisi 1

"Semua yang saya kerjakan sudah sesuai tupoksinya"    lanjutnya lagi.

Harapan saya ! "kita kan Lembaga DPRD dan bekerja untuk rakyat, jadi kita harus mendahulukan kepentingan Rakyat, terkait kesalahan , selama itu tidak pelanggaran Tatib DPRD,  yang jelas kita harus terus memperbaiki kinerja Lembaga DPRD ini,  dan mari bersama sama kita bangun kota ini lebih baik lagi kedepan nya,jelas legislator dari partai PKS itu  (Red)

Pengendara "Heran"  Baliho Grand Mansion Hotel Diturunkan

By On Juni 06, 2020



Mashuri.Info,- Tebingtinggi
Pengguna jalan merasa heran dengan diturunkannya baliho "Grand Mansion Hotel" berbintang 4 yang berada di Jalan KF Tandean Tebingtinggi.

"Saya heran, kok tiba - tiba baliho dilepas. Apa tidak adalagi pembangunan hotel atau diturunkan Satpol PP karena ada yang salah," kata seorang pengendara sepeda motor yang mengaku bernama Riadi Pasaribu kepada awak media, Jumat (5/6/2020), saat melintas di lokasi tersebut.

Riadi mengatakan, awalnya saat adanya peresmian dan terpampangnya baliho hotel merasa senang dengan harapan akan banyaknya pengunjung dari luar kota."Pastinya senanglah kalau ada hotel berbintang 4. Tapi batal dan dialihkan kebangunan lain pastinya kecewa," ucapnya.

Riadi berharap, pihak pengelola dapat meneruskan pembangunan hotel tersebut karena selain banyak pengunjung yang datang, pasti pendapat warga sekitar bisa bertambah dengan membuka usaha kecil dan dapat dipekerjakan.

Sementara itu, di lokasi pembangunan tersebut tidak ada yang dapat dikonfirmasi terkait dibukanya baliho.

Sebelumnya, sebagaimana yang telah diberitakan disalah satu media, bangunan di Jalan KF Tandean awalnya direncanakan dibangun Hotel berbintang 4 dan telah diubah menjadi bangunan rumah toko (ruko) sebanyak 50 unit.

Kadis PMPPTSP Tebingtinggi, Surya Darma saat dikonfirmasi mengatakan, pengusaha Soman Rianto/Achiong seyogiayanya membangunan hotel. Namun merubahnya menjadi ruko sebanyak 50 unit.

"Pemberitahuan perubahan pembangunan sudah disampaikan ke Pemko, IMB-nya sudah terbit," katanya.

Lanjutnya, pengusaha menerangkan ada beberapa pertimbangan di lokasi tersebut tidak dibangun hotel. Namun lokasi pembangunan hotel dialihkan ke depan Pasar Sakti dan site plan ada sama pengusaha.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Tebingtinggi Menahan Guntur Harahap mengatakan tidak ada menertibkan / menurunkan baliho di Jalan KF Tandean. (Yus)

Seorang Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Positif Covid-19

By On Juni 01, 2020




Sei Rampah | MASHURI info
Jumlah pasien positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) setiap harinya terus bertambah, Begitupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai), kali ini virus asal Wuhan tersebut menjangkiti seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Sergai berinisial LA, wanita berusia 50 tahun.

Saat dimintai keterangan di Posko Gugus Tugas, Jumat (29/05/2020), Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sergai, Drs. H. Akmal, AP, M.Si, menyampaikan, sesuai kronologi yang diperoleh dari Kepala Dinas Kesehatan Sergai, dr. Bulan Simanungkalit, M.Kes, pada tanggal 22 Mei lalu, korban ditugaskan mengambil logistik untuk kantornya sekaligus melaksanakan pemeriksaan swab secara mandiri.

“Sesuai hasil PCR test yang disampaikan oleh Dinkes Provinsi Sumut hari ini, yang bersangkutan dinyatakan positif terjangkit Covid-19,” sebut Akmal.

Lanjut Akmal, Tim Gugus Tugas lewat Dinas Kesehatan segera melaksanakan prosedur penanganan dan aksi preventif mengingat LA tetap beraktivitas di beberapa lokasi selama rentang waktu pengambilan sampel Swab hingga hasil tes dirilis.

"Sejak awal pengambilan sampel pada 22 Mei lalu sampai tanggal 28 Mei semalam, korban tetap menjalankan aktivitas seperti biasa di kediaman dan di Dinasnya, termasuk salah satunya mengikuti rapat di kantornya.

Untuk itu, sudah dilakukan penetapan status Orang Tanpa Gejala (OTG) dan dilaksanakan rapid test pada orang-orang yang menjalin kontak dengan korban,” ungkap Akmal.

Selanjutnya, tambah Akmal, segera dilakukan prosedur disinfeksi dengan menyemprotkan cairan disinfektan di kantor dinas dan sekitaran lingkungan kerja korban.


“Sesuai dengan data, sudah dilakukan juga pengambilan sampel Swab terhadap 30 orang yang menjalin kontak dengan LA dan selanjutnya dilakukan edukasi melalui corong informasi kepada masing-masing OPD untuk memerintahkan ASN membersihkan tempat kerja masing masing,” sebutnya lagi.

LA merupakan penduduk Kota Medan Sumatera Utara (Sumut), meski bekerja di Sergai dan telah ditetapkan sebagai OTG namun tidak masuk dalam peta sebaran Covid-19 Kabupaten Sergai. Hal ini tentu memprihatinkan, namun Tim Gugus Tugas akan terus menjalankan fungsi penanganan dan pencegahan pandemi semaksimal mungkin.

Kami juga tidak lelah mengingatkan masyarakat untuk total disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kesungguhan masyarakat sangat menentukan keberhasilan dalam menuntaskan tantangan ini,” pungkas Akmal. (Yus)

Bupati Serdang Bedagai Tinjau Paket Bantuan Sembako dari Pemprovsu

By On Juni 01, 2020




Serdang Bedagai | MASHURI info
Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Ir. H. Soekirman yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengatakan, sebanyak 51.084 paket bantuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) didistribusikan ke 17 Kecamatan yang ada di seluruh Sergai.

Penyaluran dibantu oleh Induk Koperasi TNI Angkatan Darat (INKOPAD) dan Primer Koperasi Polri (Primkoppol). Untuk Kecamatan Perbaungan sendiri, distribusi dilaksanakan oleh Primkoppol Polres Sergai.

Hal itu disampaikan Soekirman, Jum'at (29/05/2020) saat melakukan peninjauan paket bantuan sembako sebanyak 51.084 dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Provsu) untuk Kabupaten Serdang Bedagai didistribusikan ke 17 Kecamatan yang ada di seluruh Sergai.


Turut hadir pada kesempatan itu, Camat Perbaungan Drs. Benny Saragih MM, Muspika, Kepala Desa Pematang Sijonam Rusiadi, Kepala Desa Pasar Bengkel Indra Fajar, Plt Kades Lubuk Cemara dan Kaur Umum Desa Tanah Merah.

Ditambahkan Soekirman, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, isi paket yang diberikan kuantitasnya sama dan rata. “Bantuan sembako yang diberikan terdiri dari beras IR 64 sebanyak 10 kg, minyak goreng dalam kemasan 2 kg, gula pasir 1 kg, mie instan dan susu kental manis. "Semoga bantuan ini dapat memenuhi fungsinya, yaitu mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi," tuturnya.


Soekirman mengingatkan perkembangan kondisi Kabupaten Sergai yang saat ini sudah berada di zona kuning. "Ini merupakan alarm peringatan yang jelas untuk kita semua agar semakin waspada dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kitalah yang menentukan status Sergai tidak beranjak ke zona merah," ujarnya.

Sebelumnya, Camat Perbaungan, Benny Saragih melaporkan, Kecamatan Perbaungan menerima total 8.750 paket yang dialokasikan untuk masyarakat di 28 desa.

Pada hari ini bantuan didistribusikan ke Desa Pematang Sijonam sebanyak 260 paket, Desa Tanah Merah 561 paket, Desa Pasar Bengkel 451 paket dan Desa Lubuk Cemara 150 paket. Sebelumnya, pada Kamis (28/5) sudah didistribusikan juga ke Desa Sei Sejenggi sebanyak 1.220 paket, Desa Sei Buluh 193 paket dan Deli Muda Hilir sebanyak 83 paket," jelasnya. (Yus)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *