HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.

Kontributor

Reses DPR RI Prananda Surya Paloh Utus Rumah Aspirasi PSP Sumut ke dapil 1 kota Tebingtinggi

By On Agustus 13, 2020

  


Tebingtinggi - Roadshow, Tebingtinggi - Anggota DPR - RI Prananda Suryo Paloh memanfaatkan masa reses IV lewat roadshow menemui masyarakat di Tebingtinggi Sumatera Utara.

Tiga wilayah itu adalah, Kecamatan Rambutan, Padang Hilir dan Kecamatan Padang Hulu. Kawasan itu, merupakan basis suara pendukung Prananda hingga berhasil sampai ke Senayan.


" Saat bertatap muka, masyarakat mengeluh soal belajar daring yang dianggap mereka sulit dimengerti," ucap perwakilan Prananda Suryo Paloh, Rudi di Tebingtinggi, Selasa(11/8).

Rudi mengatakan, saat tatap muka, warga menyampaikan aspirasi soal keinginan pembebasan lahan PTPN3 menjadi jalan umum sepanjang 1200 meter.

Reses petang itu, PSP membagi 300 karung beras bantuan pangan kepada warga didampingi Ketua DPD Partai Nasdem Ir H Oki Doni Siregar, H Muhammad Azwar SSi MM, Drs Jonner Sitinjak, Abdul Rahman, Muhammad Doni Damanik SE.


Dia menyampaikan permohonan maaf Prananda Suryo Paloh atas ketidakhadiran untuk bertatap muka lantaran harus mengedepankan protokol kesehatan covid-19.

Walau demikian Prananda tetap menyerap aspirasi warga di dapil pemilihannya. Kunjungan ke berbagai daerah, akan tetap dimaksimalkan.

" Disini saya menyampaikan maaf beliau, seluruh aspirasi akan disampaikan ke Prananda Suryo Paloh," ucap Rudi

Ketua DPD Partai Nasdem Tebingtinggi Ir H Oki Doni Siregar MM mengungkap rasa bangga atas komitmen anggota DPR-RI Prananda Suryo Paloh eksis menjemput aspirasi ditengah pandemi.

"Saya sangat Bangga dan Haru pada komitmen Anggota DPR-RI Prananda Surya Paloh, walau utusan, setidaknya aspirasi kelih kesah bisa kita sampaikan ke DPR-RI,"ucap Oki.

Oki menegaskan sikap optimisme dalam penerapan protokol kesehatan, disamping nilai ikhlas tanpa harus memandang besaran bantuan.

" Kita jaga amanah, bantu apa yang bisa kita bantu, lakukan secara bersama sama," ajak Oki Doni Siregar.(**)

MoU pendampingan hukum Kejari - PUPR Tebingtinggi, Kajari Mustaqpirin: Beda dengan TP4D

By On Agustus 06, 2020

  

" MoU merupakan pelaksanaan fungsi pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) di Pemko Tebingtinggi," | Kajari Tebingtinggi Mustaqpirin SH MH

Mashuri.info,-Tebingtinggi 

Kepala Kejaksaan Tebingtinggi Deli, Mustaqpirin SH MH mengatakan, Momerandum Of Understanding (MoU) pendampingan hukum antara Kejari - Dinas PUPR berbeda dengan Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Ia menuturkan, bahwa Kejaksaan berperan sebagai pengacara negara dan melakukan bimbingan pendampingan hukum terkait pengadaan barang dan jasa agar taat terhadap hukum.

MoU merupakan pelaksanaan fungsi pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di kalangan Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Tebingtinggi.

Termasuk beragam hal yang berhubungan dengan hukum perdata, serta ketata usahaan negara di tengah Covid-19 untuk percepatan serapan anggaran pembangunan.

" Kejaksaaan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) terus melakukan sosialisasi hukum kepada OPD," jelas Mustaqpirin di Dinas PUPR kawasan G Leuser didampingi Kasi Datun, Tulus Sianturi SH MH pada pertengahan Juli kemarin.

Pendampingan hukum, menurutnya menjadi daya mendorong pembangunan, agar pertumbuhan ekonomi dapat berkembang dan dirasakan masyarakat.

Kepala Dinas PUPR, Rusmiyaty Harahap ST menjelaskan, MoU merupakan kerjasama awal antara Kejaksaan Negeri Tebingtinggi Deli dengan Pemerintah Kota.

" PUPR menindaklanjuti MoUnya, terima kasih Kejaksaan untuk pendampingan hukumnya," ucapnya.

Petang itu, Rusmiaty hadir didampingi Sekretaris Dinas PUPR, Kepala Bidang (Kabid) Pengairan ,Kabid Tata Bangunan, Kabid Tata Ruang, Kepala UPTD Ipal, Kasi Bina Marga, Kasi Jasa Kontruksi, PPTK, termasuk Direktur PDAM Tirta Bulian dan Kabid Inspektorat.

" Tahun 2020, ada 9 paket proyek strategis pembangunan yang bakal dikerjakan, tentu dalam pendampingan hukum Kejaksaan Negeri Tebingtinggi Deli," ungkapnya.(*)







 





    

Medan Butuh Sosok Muda yang Mampu Berbuat dan Menghapus Image Negatif Kota

By On Agustus 04, 2020


Medan/MASHURI info/ Eskalasi politik menjelang pesta demokrasi di Kota Medan, terus meningkat. Terlebih dengan memanasnya persaingan antara 'Duo Nasution'.

Akhyar Nasution, sebagai petahana yang sebelumnya kader PDI Perjuangan yang kini diusung Demokrat, dengan Bobby Affif Nasution, sang penantang yang kini tengah menjadi 'Rising Star' di dunia politik Kota Medan.

Berbagai respon dari sejumlah kalangan juga terus bermunculan dari persaingan keduanya. Bahkan tak jarang isu-isu saling menjatuhkan lawan politik terus dihembuskan. 

Berdasarkan kaca mata Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera), saling serang dalam dunia politik dengan tujuan menjatuhkan lawan adalah hal biasa.

"Tentu, selama masih dalam koridor yang jelas dan tak melanggar aturan apapun, cara atau trik apapun yang dilakukan seorang calon atau timnya dalam meningkatkan popularitas sah-sah saja, alias tidak ada yang salah," ungkap Teuku Yudhistira, Ketua Umum DPN Formapera kepada wartawan, Rabu (5/8/2020).

Formapera juga mengingatkan, khusus untuk Pilkada di Kota Medan, lanjutnya, setiap kandidat hendaknya mampu memahami terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan dan harapan masyarakat, jika ingin mendapat panggung di tengah rakyat.

Terlebih, upaya itu hendak diraih, di antara trauma yang sangat membekas di sanubari warga Medan, bagaimana pemimpin masyarakat yang harusnya menjadi panutan, justru malah menjadi 'Monster' yang tega mengkhianati rakyat.

"Semua itu tentu sudah menjadi rahasia umum. Hattrick Walikota Medan harus berakhir di tangan aparat penegak hukum seperti KPK dan Kejakasaan, pastinya jelas sangat membekas di hati masyarakat," tandas pria yang akrab disapa Yudis ini.

Karena itu, seorang kandidat yang nanti ditetapkan oleh KPU sebagai calon yang siap bersaing dalam Pilkada pada Desember 2020 mendatang, harus mampu menjawab tantangan itu.

Warga Medan tentunya bukan hanya membutuhkan sosok yang bersih dari prilaku korup, yang mampu merubah image negatif serta dan bisa mengangkat derajat Medan dari kegagalan pembangunan, juga menjadi point penting yang sangat dibutuhkan.

"Dari wacana itu pula, Formapera menilai sosok yang tepat itu ada pada Bobby Affif Nasution. Sosok muda yang humble dan terlihat sudah mampu menunjukkan kredibilitasnya sebagai pemimpin masa depan yang diidamkan," tegasnya.

Bahkan bukan sekadar alternatif, dengan kemampuannya yang luwes bermain di tingkat lokal hingga menembus ke level pemerintah Pusat, Bobby bakal menjadi jembatan untuk memajukan Kota Medan.

Tak setuju dengan pendapat ini juga tak ada masalah, asalkan cara pandang setiap orang tidak subjektif, khususnya tentang siapa Bobby atau karena dia menantu Presiden Jokowi. Tapi coba berfikir lebih jernih, niatnya untuk membangun kota ini mulai terlihat sejak awal. Teori pendekatannya dengan menyentuh langsung ke rakyat juga harus diapresiasi.

Tidaklah berlebihan jika mencoba flash back, bukan Formapera saja yang menilai telah terjadi kegagalan pembangunan, namun pastinya semua masyarakat Medan juga merasakan itu.

Khususnya dalam urusan infrastruktur. Karena itu, sosok yang mampu menuntaskan segala yang tertunda, mampu mengangkat derajat Kota Medan serta menghapus image negatif itu paling dibutuhkan saat ini hanya Booby. 

Lagi-lagi, jangan menilai subjektif, apalagi menyangkut usia. Jangan pandang muda atau belum berpengalaman. Untuk apa berpengalaman kalau toh merusak dan hanya untuk mencari keuntungan saja untuk menjadi Walikota. Ini pemilihan kepala daerah, bukan mau melamar pekerjaan yang membutuhkan pengalaman. Siapa yang mampu berbuat, itu yang akan dipilih rakyat. Dan Formapera merasa tekad perubahan itu semuanya ada sudah ditunjukkan Bobby.(*)

WAKIL KETUA DPRD H.MUHAMMAD AZWAR SSi.MM, TERIMA PERWAKILAN DELEGASI  DARI GTKHNK35+  KOTA TEBINGTINGGI

By On Juli 07, 2020


Mashuri.Info,- Tebingtinggi
Perwakilan Guru dan tenaga pendidikan honorer Non Kategori usia  35 tahun lebih (GTKHNK35+) Kota Tebing tinggi  (Selasa,7/7/2020) yang diketua oleh Iman Taufik, S.Pd menyampaikan haporan hasil Rakornas di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 dengan kesimpulan antara lain:

1. Untuk Mengangkat GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa Tes melalui Kepres Presiden

2. Membayar gaji Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer  yang berusia di bawah 35 tahun melalui APBN secara bulanan.

Laporan dimaksud diterima langsung oleh Wakil ketua DPRD Kota Tebingtinggi  H.Muhammad Azwar S.Si. MM dan Ketua komisi III Bidang Pendidikan Joner Sitinjak di ruang kerjanya.

" Kami sangat mengapresiasisi kawan-kawan  yang  tergabung dalam gerakan GTKHNK 35+" ujar Azwar,

' dan kami mau semua Guru-guru yang masih berstatus tenaga honorer diatas usia 35 tahun segera didata  seluruhannya serta dapat bergabung dengan GTKHNK35+  dan kami juga siap memfasilitasi agar seluruhnya mendapatkan rekom dari Bapak walikota Tebingtinggi dan Kepala Dinas Pendidikan serta ketua PGRI Tebingtinggi " imbuh Azwar.

Wakil Ketua DPRD H.Mihsmmad Azwar SSi,MM beserta Joner Sitinjak selaku Ketua  komisi 3 bagian Pendidikan DPRD Kota Tebingtinggi menutup acara pertemuan di ruang kerjanya

dengan tersenyum penuh rasa persaudaraan sama serperti saat menyambut kedatangan para delegasi dari GTKHNK35+ Kota Tebingtinggi  tersebut. .(Skn.01)

Desa Tinoka Dusun 2 Segi Hutan Sipispis Dikunjungi Ribuan Orang

By On Juli 06, 2020






Serdang Bedagai / MASHURI info /  Panorama yang begitu alami membuat ribuan orang dari berbagai daerah berdatangan dipemandian air terjun yang terletak didesa Tinoka dusun 2 Segi hutan kabupaten Sergai (5/7).







Untuk mendapatkan udara Segar dari pantulan air berbaur dengan pepohonan dan dua tebing kiri kanan ditambah lagi air yang jatuh dari atas tebing para pengunjung dikenakan oleh pihak terkait/panitia Rp 5000 untuk parkir mobil,Rp 2000 parkir sepeda motor,Rp 1000 hari biasa,Rp 2000 hari libur untuk masuk menuju pemandian tersebut.




Keindahan alam ini diakui oleh salah satu pengunjung,"Juliman (53) datang dari Pabatu kamp Baris Sergai mengatakan kepada awak media ini untuk keselamatan orang banyak hendaklah pihak terkait/panitia membenahi jalan menuju pemandian yang begitu terjal licin berbatuan dan jauh perlu dibuat anak tangga,"ungkapnya.


Lonjakan pengunjung yang datang pulang dipemandian air terjun segi hutan ini sekitar seribu orang Bahkan lebih nampak pada hari minggu. Besarnya rasa ingin tahu dengan keindahan alam air terjun segi hutan telah dua kali didatangi pengunjung dengan konvoi sepeda dayung lebih kurang 20 peserta yg berasal dari kota Rampah tutur Kadus 2,"Ngatimen (52).


Tambahnya mengenai keselamatan untuk para pengunjung pihak terkait/ panitia telah mengantisipasi kedatangan Bandang atau banjir yang datang tiba tiba Mereka telah Kerahkan peserta dibagian jauh hulu sungai untuk memantau kedatangan banjir tersebut segera mungkin akan mengabari rekan yang dihilir dengan menggunakan handfon /hp.


Keindah alam sudah ada didusun 2 dan untuk melestarikan budaya kepariwisataan,"kadus meminta kepada Pemkab Sergai untuk turut perhatian pada pemandian ini agar tertata lebih rapi hingga minat pengunjung lebih besar untuk datang menikmati kesegaran air terjun tersebut."HarapNya.. (Yus).

Pemerhati Menilai, Beberapa Poin Pada LKPJ Kota Tebingtinggi Masih Luput Dari Pembahasan

By On Juni 23, 2020


Mashuri.Info | Tebingtinggi
Pemerhati sosial kembali  kritisi Realisasi anggaran di APBD Kota Tebingtinggi sejak tahun 2011 s/d tahun 2019, yang dinilai menjadi momok buruk, dan mengarah pada penilaian negatif dikalangan Aktifis, LSM dan Media.

Penilaian negatif  yang dilontarkan S Tambunan(44) kepada instansi pemerintah tersebut, terkait administrasi di beberapa Dinas Pemko Tebingtinggi dari mulai Bagian keuangan, SEKDA sampai kinerja DPRD yang dinilai belum maksimal

Hal itu disampaikan S.Tambunan kepada media Selasa(23/06/2020) dibilangan BP7 ketika bincang-bincang terkait LKPJ yang baru digelar eksekutif dan legislatif beberapa waktu lalu

S Tambunan mengatakan "kurangnya kinerja pihak Pemko menggunakan dan memanfaatkan APBD dalam sembilan tahun ini. Sehingga rasa tanggungjawab dan rasa peduli pihak Pemko belum terlihat maksimal, hingga beberapa poin pada pembahasan LKPJ dinilai S Tambunan luput dari pembahasan.

"Akibat dari rentetan dugaan ketidak pedulian itu output dan input pada APBD selama beberapa tahun ini menuai hasil yang jauh dari harapan, seharusnya pihak Pemkot Tebingtinggi menyikapi permasalahan ini"  Tuturnya

"Saya sebagai masyarakat yang peduli atas kondisi ini, sempat mencoba untuk meminta penjelasan,baik kepada Ketua lembaga DPRD , Sekda, Kabid Keuangan dan Dinas terkait, Sayang-nya pihak-pihak terkait di pemerintahan kota Tebingtinggi yang seharusnya bisa menyampaikan pencerahan kepada kita sebagai masyarakat, masih selalu memberikan alasan belum ada waktu untuk bisa dikonfirmasi" Ungkap ketus S Tambunan

S.Tambunan juga menambahkan, Dari beberapa permasalahan yang saya pahami dan data yang ada, Saya sempat melakukan koordinasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebintinggi  Mustaqpirin SH pada Kamis (18/06/2020) yang lalu.

Dari sana saya mengambil kesimpulan kalau masyarakat harus bisa berkomunikasi meminta penjelasan terkait hal itu pada pihak Dinas dan pihak DPRD agar alasan atas permasalahan itu bisa terang benderang, ungkap S.Tambunan

Dan dari hasil koordinasi saya pada pihak Kajari, kalau terkait permasalahan dugaan korupsi, masyarakat bisa melaporkan secara tertulis pada pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi ,  Ungkap S Tambunan (report-red)

ASN BOLEH JADI PENGURUS DAN ANGGOTA LSM MAUPUN ORMAS LAINNYA

By On Juni 18, 2020


Mashuri. Info - Tebingtinggi
Pribadi seorang ASN tentu memiliki hak-hak sebagai warga negara untuk masuk LSM, namun ketika ASN menjadi anggota atau pengurus partai politik, tentu akan dikenai sanksi karena hal itu jelas menyalahi aturan,

Selama tidak mengganggu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh bergabung dalam jajaran kepengurusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa niat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.
Maka secara garis besar organisasi non pemerintah. Organisasi LSM bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).

Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi.

“Kalau ada ASN yang berprofesi ganda alias merangkap jabatan dengan menjadi pengurus LSM atau Organisasi Masyarakat (Ormas), namun tugas utama mereka sebagai abdi dan pelayan masyarakat tidak terganggu serta terabaikan, ya sah-sah saja,” 

Memang tujuan LSM dan Ormas itu didirikan untuk memantau, mengkritisi kinerja pemerintah, tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)  hanya melarang masuk dalam Organisasi Asing saja. Dimana aturan dan larangan tersebut terdapat di pasal 4 ayat 3 yang berbunyi “Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional”.

Sebenarnya tidak ada masalah jika banyak ASN saat ini yang berlindung di Ormas dan LSM yang ada di Indonesia,

ASN tidak boleh menjadi pengurus partai politik., Namun kalau jadi anggota dan pengurus ormas dan LSM boleh berdasarkan PP 53 tahun 2010,” 

Tidak ada larangan yang mengatur bahwa ASN masuk menjadi anggota LSM, karena ketika dia sudah bebas dari jam kerja sebagai ASN, maka dia adalah warga negara sehingga boleh-boleh saja menjadi anggota LSM .(Skn. 01)





Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *