HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.

Kontributor

Tetap Eksis, Judi Tembak Ikan Samping Bekas Swalayan Macan Yaohan Tak Tersentuh Hukum

By On Juni 11, 2021

Medan - Dimassa pandemi covid 19 saat ini yang sedang dialami warga menjadi perekonomian tidak karuan, namun berbeda halnya dengan aktifitas yang Satu ini, salahsatu contohnya Judi tembak ikan yang berkembang pesat di wilayah Kecamatan Medan Barat yang berada di Jalan KL Yos Sudarso, Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, tepatnya di samping gedung bekas swalayan Macan Yaohan.

Pantauan awak media online Mashuri.info dilokasi, Jumat (11/06/2021) Malam menyebutkan, terlihat Puluhan kendaraan roda 4 dan 2 terparkir rapi dibelakang gedung bekas swalayan Macan Yaohan.aktifitas tersebut berlangsung terus semakin malam semakin ramai pengunjung dilokasi judi tembak ikan tersebut.

Terpantau terdapat 2 pintu masuk ke area judi tembak ikan, dari samping dan dari depan Jalan Besar KL Yos Sudarso. Saat ditanya salah seorang petugas parkir (Jukir) dilokasi tersebut yang sudah separuh baya mengenai keberadaan lokasi judi tembak ikan, petugas parkir tersebut menunjukkan arahnya kelokasi yang dimaksud dengan kondisi pencahayaan remang-remang.

Kanit Reskrim Polsek Medan Barat, IPTU Prasetiyo saat dikonfirmasi awak media Mashuri.info melalui pesan singkat WhatsApp tak kunjung dapat balasan, hingga berita ini diturunkan belum juga mendapat respon bjalasan.(RG)

Komisi A DPRD Sumut Tinjau Kasus Perusakan Lahan di Batu Bara

By On Juni 05, 2021

   

Batubara,- Komisi A DPRD provinsi sumatera Utara Kunker tinjau objek perusakan Lahan yang ada di desa Kuala Tanjung dan akan mengumpulkan informasi dan selanjutnya memanggil RDP sekaligus buat kesimpulan untuk di rekomendasikan ke penyidik Polda Sumut,mempercepat proses Hukum terhadap permasalahan tersebut.


Kasus Perusakan Lahan di Desa Kualatanjung BatuBara yang dilaporkan Ponirin 12 maret 2020 lalu, ke Polres Batubara dan sudah dilimpahkan ke Polda Sumut, masih berlanjut dan Kembali masuk dalam Agenda kerja komisi A DPRD Sumut Sebagai tindaklanjut dari Laporan masyarakat yang sempat merekomendasikan hasil RDP pertama ke Mapolda Sumut .

Rombongan Komisi A DPRD Sumut yang sejak 5 bulan terhir mendapatkan laporan Ponirin terkait Perusakan lahan yang tidak kunjung selesai di tangan Mapolda Sumut, Membuat Perwakilan Rakyat itu menjalankan Fungsi Pengawasan nya, Dalam Kunker ke Kabupaten Batubara dan menyempatkan tim Rombongan untuk meninjau lanah yang Info nya dirusak,  Kamis (27/05/2021

Dihadapan awak media pihak DPRD Sumut menyampaikan  kalau mereka hadir sebagai Tindaklanjut dari RDP yang pertama, dan  sebagai bentuk peduli terhadap masyarakat Yang hak nya Belum tercapai khususnya di Batubara, sesuai dengan tupoksinya  akan menindaklanjuti apa yang terdapat di lapangan sebagai bahan rekomendasi nanti ke Penegak Hukum untuk segera menyelesaikan permasalah tersebut.

Wakil ketua komisi A DPRD Sumut, Drs Julius Hutabarat kepada wartawan menyampaikan kalau peninjauan lapangan ini adalah lanjutan dari RDP sebelumnya, Terkait Laporan Masyarakat atas nama Ponirin kalau ladangnya dirusak, Karena Laporan nya belum di selesaikan Penegak Hukum.

"Ini sebenarnya adalah lanjutan, Kami telah melakukan RDP di DPRD provinsi terkait laporan Ponirin, bahwa adanya persoalan perusakan ladang mereka,saat ini kami melakukan kunjungan kedua melihat objek apa yang dirusak, pada saat ini juga kami manfaatkan kesempatan dengan mediasi Pemerintah setempat yaitu di kantor kepala Desa,Sehingga kehadiran pemerintah baik kepala Desa, camat juga kedua belah pihak dan pihak kepolisian Polres dan Penyidik dari Polda" ungkap nya.

"Nah! disini kita manfaatkan untuk melihat dan mendengar keterangan mereka, sehingga apa yang kami dengar dan kami lihat  dengan objek itu nanti nya akan kami lakukan kroscek, sehingga kebenarannya nanti kami lihat"  
 
"untuk sementara Apa yang kami dengarkan dan apa yang kami dapatkan sebagai  informasi awal adalah, Keterangan tentang kekuatan hukum fakta hukum yang kami dengar dari kedua belah Pihak,"

"Kemudian kami dengar juga pendapat dari lembaga pertanahan BPN,  dari kantor pertanahan apakah sudah ada surat yang dibuat dalam bentuk sertifikat,  terkait dengan objek yang Perkara?,
"Sampai saat ini kedua belah pihak belum ada mempunyai surat sertifikat, sehingga kami merasa bahwasanya ini masih SKT, ini ada tadi pendapat camat sampai sekarang juga belum ada yang mengeluarkan surat sertifikat"

"Selanjutnya kami akan melakukan rapat bersama di komisi A , akan memanggil RDP, sekaligus mengambil satu keputusan dalam bentuk rekomendasi yang akan kami sampaikan ke Polda pada penyidik guna mempercepat proses yang ada saat ini" tutup Julius.
Sementara itu Ketua komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto yang turut dalam rombongan menyampaikan, seharusnya ini gawean DPRD setempat,  kunjungan kerja meninjau lapangan pada objek lahan ini,  terkait adanya laporan masyarakat, dan  ini adalah bentuk kalau DPRD provinsi sumatera Utara hadir di tengah-tengah masyarakat.

"Sejati nya ketika terjadi permasalahan tanah di tingkat dua disampaikan dulu ketingkat ke DPRD Daerah, kami selaku DPRD provinsi menerima laporan masyarakat, ya kami insya Allah akan hadir membantu  sebisa kami, dalam hal ini kita mengundang pihak Polda, BPN, unsur kabupaten, untuk duduk Bareng melihat objek tanah yang seperti pengaduan bapak Ponirin" jelas Susanto.


Hendro Susanto menambahkan "pertama kita akan mengecek alas hak nya, sesuai dengan regulasi yang ada apa tidak?  

"Terus yang kedua kita lihat proses proses lapangan,   sesuai laporan Ponirin,  menyampaikan  tanah beliau, yang diduga seperti apa yang ada di plang tersebut",  ucap nya sambil melihatkan plang yang di buat atas nama Marisa.

lanjutnya lagi "seperti dilakukan diduga diserobot oleh salah seorang warga juga"  katanya

"Kita akan berlaku arib dan bijaksana mangkanya kita panggil BPN, karena BPN akan melihat, keabsahan legalitas tanah itu,  kalau surat tanah itu masih tingkat Desa kita akan melihat bagaimana proses nya" tutupnya
Pantauan media di lapangan kedua belah pihak yang berseteru baik itu Ponirin maupun Marisa hadir masing-masing didampingi kuasa hukumnya

Sempat terjadi adu mulut, Antara , Ponirin dan  keluarga Marisa Simanjuntak pada saat Ponirin menunjukkan objek yang katanya dirusak dan di pasangi plang oleh Marisa, kepada salah satu anggota DPRD Sumut .

Ponirin ;  10 tahun Berdampingan Dengan Alfonso Simanjuntak Tidak Ada Masalah

Kepada anggota DPRD Ponirin menyampaikan  "ini tanah yang dirusak dan dikuasai mereka, sudah sepuluh tahun saya kelola dan berdampingan Baik dengan Bapak mereka (Alfonso Simanjuntak), tidak pernah ada masalah, dan sejarah tanah 40 tahun tanpa ada sengketa" jelas Ponirin.

Tidak terima dengan apa yang disampaikan Ponirin kepada  salah satu Anggota DPRD, Keluarga Marisa Simanjuntak pun melepaskan argumen nya mengatakan

 "mana surat mu yang menyatakan kalau tanah mu itu berbatasan dengan bapak saya" ucap salah seorang anggota keluarga Marisa

Sempat memanas! Ponirin pun mengatakan kalau memang kalian merasa tanah ini milik kalian sebagai keluarga yang mengerti hukum  ada jalur yang harus di tempuh.

"Kalau kalian merasa ini milik kalian, sudah sepuluh tahun saya kelola, seharusnya kalian somasi saya, Mediasi dan gugat saya" ucap Ponirin.

Arifin Di tuding "Biang Kerok"

Masih dalam pantauan, Tidak hanya Ponirin salah satu masyarakat yang mengetahui duduk permalasahan tanah tersebut !  Arifin suami mantan Kepala Desa Kualatanjung, yang menjabat dan menandatangani  Peremajaan SKT 20 dan SKT 21pada tahun 2004 milik bapak mereka (Alfonso Simanjuntak)  yang beberapa alas hak dalam penerbitan SKT yang ditandatangani kepala Desa Kualatanjung Sebelum Sofia,  adalah Hibah dari keluarganya,  menjadi sasaran amarah keluarga Marisa dan menuding kalau dia lah biang keroknya,

 "Inilah biang keroknya" tuding salah satu keluarga Marisa yang hadir dilapangan

Tidak terima dengan tudingan tersebut Aripin yang sempat terpancing emosi pun mengatakan 

" Nanti kita buktikan" jelas Arifin

Selanjutnya para wakil rakyat itu pun menuju Kantor Kepala Desa Kualatanjung dan mengadakan pertemuan kedua belah pihak yang bersengketa dan pihak terkait lainnya di Aula kantor Pemerintahan Desa Kualatanjung

Pertemuan yang singkat itu dipimpin Sekretaris komisi A DPRD Sumut Drs Julianus Hutabarat dengan di hadiri penyidik dari DirKrimum Polda-Su, BPN, Pihak Camat, Kepala Desa Kualatanjung dan dari masyarakat lainnya untuk mencari titik terang permasalahan sebagai bahan RDP dan sekaligus menyimpulkan untuk Rekomendasi ke Polda Sumut.

Satu persatu pun mulai diminati dan menjelaskan sesuai versi nya masing-masing, mulai dari Ponirin, Marisa, Penyidik dari Polda Sumut, BPN wilayah Asahan, kepala Desa Kualatanjung Usman, dan camat sei suka, dan Sutrisno yang dalam kapasitas nya Menjaga lahan Alfonso Simanjuntak


Penyidik  "Kehilangan Jejak Sumardi"

Dalam pertemuan tersebut Penyidik dari Pihak Polda Sumut pun menyampaikan kalau Ada 3 Laporan pengaduan yang di terima  Dimana pertama Laporan ponirin masalah penyerobotan tanah yang terlapor adalah Marissa, Kedua laporan kasus perusakan lahan, yang di laporkan ke Polres BatuBara dan  dilimpahkan ke Polda, dan yang ke Tiga Laporan Marisa dalam kasus pemalsuan surat, dua proses yang satu laporan Pak ponirin masalah penyerobotan tanah itu kemarin sudah dicabut

Pihak Penyidik pun memaparkan Sekilas proses Penyidikan yang bergulir di tangan DirKrimum Polda-Su tersebut, dalam Penyelidikan polisi mengatakan ada 5 persil yang ada Dalam satu pancang,  yang dihibahkan ke Orang tua Marisa, yaitu Alpfonso Simanjuntak, 

Ya itu dari  Lintang Simanjuntak, dari Mamorsa Simanjuntak,  christian, Dan dari Oskar Simanjuntak, terakhir yang kelima Pak Sumardi dan "hilang jejaknya".

Penyidik menyampaikan, ada Empat data yang terlacak, Lintang Simanjuntak menghibahkan tanah terhadap Bapak Alfonso Simanjuntak,  Terus Mamorsa Simanjuntak menghibahkan satu hektar tanah kepada Alfonso,  christian menghibahkan 1 hektar juga kepada Alfonso jadi semua ada 6 hektar,  dan telah dijual Alfonso kepada 3 orang,  kata pihak penyidik

Penyidik mengatakan yang jadi permasalahan adalah tanah milik Pak Oskar,  Oskar adalah kakeknya si Marissa

kakeknya Marisa menghibahkan Tanah ini kepada Alfonso,  jadi Alfonso menghibahkan kepada Marissa 

Objek Tanah ini sudah keluar SKT 21 milik nya Marisa, yang dua terbit lagi di sana surat ganti rugi, antara dibeli pak Ponirin  dari Cipto dan satu lagi nurindra, jadi tiga surat di objek tanah yang sama
 
Penyidik mengatakan Ponirin membeli dari Cipto,  Cipto membeli dari  Ibu Murni saat ini sudah Almarhum,  dan Murni membeli dari Sugiono Hadi,  Sugiono masih hidup, dan Sugiono Hadi beli dari Pak Siburian  mantan berimob dan Pak Siburian beli daripada Buyung Tan

Inilah sekilas sejarah tanahnya ponirin kata Penyidik, Penyidik juga menyampaikan hasil keterangan cipto dia membeli tanah dari si Murni nggak kenal dia sama si Murni melalui perantaraan ada namanya pak Sutrisno dan Pak Usman Jafar jadi melalui itu dia belinya.

Penyidik menyampaikan murni juga tidak ketemu sama pak Sugiono Hadi sudah kami periksa kemarin antara dia dan Ibu murni di pun tidak ketemu pak belinya beli  surat juga, beli nya di tanjung Morawa 

Sugiono hadi  ini kami bawa ke TKPini kah tanah yang kamu jual, dia bilang enggak itu objek  ditunjukkan nya,  tanah yang objek itu bukan itu yang di jual dia kepada murni 

Penyidik  menyampaikan Bagaimana murni menjual tanah kepada cipto  sementara murni saja tidak tau Dimana letak tanah nya

Sementara Sugiono Hadi Ketika di bawa Penyidik ke lokasi tanah, dimana sudah sejak tahun 1996 menjualnya kepada Murni dan dibawa pada 2021 sudah mengatakan kalau objek yang dijual nya, ingat ingat bukan pada objek berperkara tersebut

Penyidik menyampaikan cerita dari Sugiono hadi, kalau objek tersebut 100 meter di belakang tembok Inalum.

Masalah Pemalsuan ! "Penyidik mendapatkan data dari Marisa dan Arsip Desa"

Sementara Masalah pemalsuan,
Penyidik minta  Ponirin serahkan proses penyelidikan ini kepada Polisi  dan untuk  sama-sama kooperatif .

Penyidik juga mengatakan Biar Kasus ini berproses terkait hasilnya ya diujung kan diketahui, dan selama ini Penyidik mendapatkan surat surat dari Marisa dan Arsip di kantor kepala Desa, polisi juga mengatakan ingin melihat surat kepemilikan Ponirin.

Penyidik dari Polda Sumut, mengatakan kalau Penanganan kasus perusakan baru 6 bulan, bukan lambat menangani tetapi dalam pemeriksaan saksi-saksi, Penyidik mengatakan Ponirin tidak kooperatif.


Dalam hal ini Pihak Komisi A DPRD Sumut minta Polisi fokus pada masalah perusakan Lahan, Kerusakan objek lahan kelapa sawit,

Sementara dalam pertemuan itu Ponirin mengatakan kalau dirinya sudah 10 tahun sejak di beli mengelola dan memanen Sawit disana, Ponirin juga  menyampaikan  kalau  Lahan nya itu berdampingan lansung pada Alpfonso Simanjuntak, dan selama itu tidak ada Komplain dari Alfonso Simanjuntak.

Aneh !  Marisa Sebut Panen Dilahan Yang di klaim nya  "Kucing-Kucingan"

Lain hal Marissa, dalam keterangannya dihadapan khalayak dia mengatakan tidak pernah menyerobot tanah siapapun karena lahan itu dia terima dari bapaknya  yang dihibahkan dari opung nya

Ia mengatakan prihal penanaman oleh bapaknya ,Dalam proses penanaman bapaknya terjun langsun, tidak mulus, dan disisip karena keadaan sering banjir, ia juga mengatakan ada dokumen foto disana, waktu ia masih kecil.

Ketika ditanya selama 10 tahun dikelola Ponirin dan menerima hasilnya dari lahan tersebut, mengapa tidak ada komplain dari bapaknya.

Marisa mengatakan , kalau Bapaknya yang ke sana, dan mengatakan kalau orang tua nya juga memanen,

 "Pak kalau pengakuan dari bapak saya Pak! yang saya tahu juga selalu kucing-kucingan pak, yang manen pak Sutrisno Pak" ucap Marisa


Sutrisno sudah tidak bekerja Sejak Lahan tersebut  "di jual pada 2018"

Dalam keterangan nya Sutrisno yang bekerja kepada Alfonso Simanjuntak sejak tahun 1987 sudah tidak bekerja lagi dilahan Alfonso Simanjuntak sejak di jual 2018  lalu.


Data Lapangan BPN 

Sementara BPN Provinsi sumatera Utara yang hadir dalam hal ini juga menyampaikan, Sampai saat ini belum ada menerbitkan surat sertifikat pada objek berperkara

Pihak BPN juga menyampaikan ponirin pernah melakukan permohonan ke BPN untuk melakukan pengukuran yang tujuannya hanya untuk mengetahui luas pada 19 April 2020,

Data fisik sudah didapatkan, namun Output untuk mengetahui luas yang di hasilkan belum di keluarkan kepada Ponirin, Karena masih  ada satu syarat Belum terpenuhi Ponirin

Atas permintaan penyidik dari Polda Sumut BPN pernah melakukan pengukuran,  pada data lapangan, ada 2 bidang yang timbul atas nama Pak Alfonso Simanjuntak dengan luas 40.318 M2 dan 19.742 M2, terhadap dua bidang yang diukur.

Atas keterangan seluruhnya, Anggota DPRD Sumut mengatakan pertemuan itu hanya mendengarkan  mencari keterangan, makanya kami turun langsung ke lapangan, hasilnya sebagai bahan RDP, kalau Proses penyidikan di serahkan kepada kepolisian.(Red**)

STIE Bina Karya Tebing Tinggi Wisuda 233 Sarjana dan Ahli Madya Gelombang II Tahun 2021

By On Juni 04, 2021

Tebing Tinggi,- Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Bina Karya Tebing Tinggi melaksanakan wisuda terhadap 233 orang sarjana Gelombang ke-II Tahun 2021 yang terdiri dari S1 Sarjana Manajemen Ekonomi sebanyak 222 orang dan D3 Ahli Madya Akutansi sebanyak 10 orang pada hari Sabtu, (22/5/2021) di Aula Gedung Balai Kartini Baru Jalan Gunung Lauser Bp7 Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi. 


Hadir pada acara tersebut, Kepala LL Dikti Wilayah I Sumatera Utara (Provsu) Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik M.Si, Wali Murid Kota TebingTinggi diwakili Drs. Bambang Sudaryono, Kapolres Tebing Tinggi diwakili Kabag Sunda AKP. Dadang Badawi, Dandim 0204/DS diwakili Danramil 13TT Kapten. Inf. Budiono, para Dosen, staf pengajar, orang tua siswa dan undangan lainnya. 


Pada kesempatan tersebut, Dr. Mangasi Sinurat S.E., M.Si selaku Kepala STIE Bina Karya mengatakan, saat ini STIE Bina Karya telah memiliki tiga kampus yang terus berpacu untuk maju dan berkembang guna menatap hari esok yang lebih baik demi mewujudkan cita cita luhur warga Kota Tebing Tinggi agar menjadi kota pendidikan dan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul serta mempunyai daya saing secara mandiri saat ini hingga kedepan nantinya," harapnya. Mangasi Sinurat  menambahkan bahwa saat ini STIE Bina Karya  telah Terakreditasi B dan para Dosennya telah memiliki gelar S2 dan Doktor. 


Sementara itu, Ketua Yayasan STIE Bina Karya Drs. Loekito Cahyadi M.M., dalam

pada pidatonya banyak mengulas tentang sejarah perjalanan panjang berdirinya Yayasan STIE Bina Karya sampai saat ini menuju puncak prestasi yang telah diraihnya. Namun, beliau tak lupa mengucapkan terima kasih kepada para orang tua siswa yang telah berjuang sekuat tenaga dan pikiran demi anak anaknya meraih prestasi terbaik di STIE Bina Karya. "Ternyata hari ini semua impian itu terbukti sudah. Kalian hari ini sudah berhak memakai gelar Sarjana. Selamat buat kalian semua, manfaatkan ilmu yang kau miliki itu dengan baik," tegas Loekito. 


Kepala LL Dikti Wilayah I Sumatera Utara Prof. Dr. Ibnu Hajar Damanik, M.Si pada pidato singkatnya menyampaikan selamat buat para siswa yang baru di wisuda sembari mengatakan bahwa para orang tua telah memilih yayasan STIE Bina Karya adalah pilihan yang tepat karena STIE Bina Karya adalah satu-satunya Perguruan Tinggi yang hebat di Kota Tebing Tinggi ini,"katanya.


Sementara, sambutan Wali Kota Tebing Tinggi  yang disampaikan Drs Bambang Sudaryono mengatakan, berbagai prestasi perlu dilakukan menghadapi tantangan era saat sekarang ini, terutama Sumber Daya Insani Indonesia yang handal yang mampu menjawab segala persoalan yang timbul saat ini. 


Wali Kota juga mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada STIE Bina Karya karena telah banyak mencetak sarjana yang handal dan nantinya mampu bersaing di dunia Internasional. Saya berharap para sarjana lulusan STIE Bina Karya ini bisa berinovasi yang kreatif dan ilmu yang didapat harus di amalkan dan dikembangkan ke jalan yang benar," tutup Wali Kota. 


Sementara itu, Bapak Rahman  didampingi istrinya Ibu Delima Tampubolon beralamat di Sei Segiling Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi yang merupakan orang tua dari Rika Deliana salah seorang siswi yang baru diwisuda kepada awak media mengatakan bangga dan bahagia atas keberhasilan putrinya yang berhasil meraih gelar sarjana di STIE Bina Karya yang telah menyelesaikan kuliah selama empat tahun. 


Bapak Rahman dan keluarga juga tak lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan putrinya dan tetap berdoa agar semua para Dosen serta staf pengajar di STIE Bina Karya tetap diberikan kesehatan dan kekuatan agar STIE Bina Karya tetap di cintai masyarakat Kota Tebing Tinggi dan sekitarnya.


Ditempat yang sama, Ibu Yarmin istri dari Bapak Muhammad Syafii yang bertempat tinggal di Sei Rampah orang tua dari Syahri Ramadhan salah seorang wisudawan menyampaikan rasa haru dan bangga atas wisuda anaknya. Ibu Yarmin berharap anaknya cepat mendapatkan pekerjaan dan menjadi anak yang sukses. (Yus)

Pabrik Peleburan Almunium Ilegal Di Soal, Kades : Jangan Buat Berita Sembarangan, Saya Juga Wartawan

By On Mei 28, 2021


Teks foto : Lokasi Pabrik dan surat keberatan warga

Percut - Terkait Pabrik Peleburan Aluminium di Dusun 15, Desa Percut, Kecamatan Percut Seituan, Warga sekitar yang merasakan tanaman sawit dan tambak ikannya rusak, tak hanya minta Pabrik yang telah 3 tahun berdiri ditutup, tapi pihak Pengusaha Pabrik Peleburan Aluminium, harus ganti rugi kerusakan sawit dan tambak ikan milik warga.

Menurut Ali, Pemilik beberapa  tanaman sawit yang saat ini mati dan tambak ikan yang tercemar dan berada di dekat Pabrik, bahwa saat ini dirinya merasa dirugikan, karena buah sawit yang biasanya bisa dipanennya dan untuk kehidupan sehari hari, tak lagi dapat dipanen, karena pohon sawitnya dalam keadaan mati.

"Belum lagi tambak ikan saya yang tercemar akibat limbah Pabrik peleburan aluminium dan hasilnya semakin berkurang,serta biaya operasional semakin besar, karena harus membuat benteng benteng di dipinggir tambak," kata Ali.

Terpisah, Kades Percut, Ashari ketika dikonfirmasi target24jam.com, Jumat (28/5/2021), berdalih dirinya tidak tahu keberadaan Pabrik peleburan aluminum yang ada di Desa Percut yang dipimpinya.

"Saya baru menjabat 15 Bulan,"ungkapnya.

Selanjutnya Ashari yang tak terima akan pemberitaan sebelumnya, Kades Percut itu seakan ingin menunjukan bahwa dirinya Wartawan Juga.

"Jangan buat berita sembarangan, tak ada konfirmasi ke Saya, Saya juga wartawan," terangnya.

Pemberitaan sebelumnya, Pabrik Peleburan Almunium yang diketahui milik "A" terletak di Dusun XV, Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, membuat resah warga sekitar. Pasalnya, asap dan limbah pembuangan pabrik mencemarkan lingkungan dan mencemari perairan tambak ikan milik warga. 
Pantauan wartawan dilokasi, Kamis (27/05/2021) Siang, terlihat asap menggumpal mengeluarkan aroma yang tidak sedap seperti bau karbit dari pabrik peleburan almunium yang sudah beroperasi kurang lebih 3 Tahun. Tak sampai disitu saja, pembuangan sisa peleburan almunium nampak berwarna Abu- abu dibuang diperairan alur kecil, sehingga air tersebut menjadi beracun dan membuat resapan keperairan tambak ikan dan mematikan tanaman pohon sawit warga. 

"Saya minta pabrik tersebut tutup total, karena warga sekitar Dusun 15 sini sudah resah, dari asapnya tersebut, kami warga sini susah bernapas, sampai anak istri saya pun saya ungsikan, tanaman pohon sawit saya pun juga banyak yang mati, kami warga sini pun minta ganti rugi kepada pemilik usaha perihal kerugian kami, kami minta tutup segera pabrik tersebut yang sudah merugikan warga sekitar", harap Ali salah satu warga sekitar Dusun XV yang mewakili warga.

Ditambahkan Pandy salah satu warga sekitar menuturkan, keresahan warga tersebut sudah dilaporkan ke Pihak Desa. 

"Sudah kami laporkan bang ke Pihak Desa, Namun belum juga ditanggapin hingga saat ini", jelasnya. 

Sementara itu, Kades Desa Percut, Ashari saat dikonfirmasi awak media melalui pesan whatsapp menjelaskan, laporan warga sudah sampai ke Pihak Desa.

"Keberatan masyarakat sudah sampai kepada saya Pak. Dari pihak pelebur timah saya gak kenal dan belum pernah jumpa dan melapor, namun laporan masyarakat akan segera kami tindak lanjuti Pak", katanya. 

Kemudian, Kapolsek Percut Sei Tuan, AKP Janpiter Napitupulu. SH. MH saat dikirimkan bahan keterangan dan foto lokasi mengatakan akan membacanya dahulu. 

"Bentar ya lagi ada tamu, nanti saya baca dahulu", ungkapnya. (RG/tim)

Erwin Ramlan Lubis minta batalkan Penangguhan Penahanan Terdakwa H. Heri Utomo CS

By On Mei 25, 2021


Medan - Erwin Ramlan Lubis meminta kepada Hakim dan Jaksa agar menolak permohonan penangguhan penahanan atas tiga terdakwa

yakni Dewi Agusmini, Zulian Efendi dan Ir Heri Utomo. 

Surat Pernyataan Pembatalan Perdamaian Erwin Ramlan Lubis di serahkan langsung kepada JPU dan Hakim di ruang persidangan PN Medan, Selasa (25/5/2021)

Sebelumnya, Mengutip dakwaan JPU bahwa berawal pada tahun 2020 terdakwa menemui saksi Zulian Effendi dan mengatakan meminta kerja sama diproyek tersebut. 

"Bang ini ada proyek PSDA tahun 2020 kalau abang kerjakan ini kita bisa kerja sama”, lalu terdakwa menunjukkan data Proyek PSDA tahun 2020 yang ada di Tapanuli Bagian Selatan tersebut kepada terdakwa. Kemudian terdakwa menawarkan untuk bekerja sama dengan Zulian untuk mendapatkan proyek PSDA tahun 2020 tersebut dengan cara terdakwa melobi pihak  PSDA.

mengatakan, maka saksi korban Erwin Ramlan Lubis dan saksi korban Darman Muda Tua Hasibuan harus mengikuti aturan main dipotong 17 persen dari pagu dengan catatan diduga mengamankan LSM dan wartawan, dimana dana yang 17 % (tujuh belas) persen tersebut harus didahulukan 6 persen. Oleh karena saksi korban Erwin dan Darman yakin dan percaya dengan perkataan Heri Utomo dan Julian, maka saksi korban Erwin dan Darman menyerahkan uang kepada Ir Heri Utomo dan Julian secara bertahap dengan cara tunai dan transfer.

Bahwa ternyata, uang sebesar Rp 620 juta yang telah diserahkan oleh Julian kepada terdakwa untuk meloby proyek  PSDA tahun 2020 tersebut, tidak digunakan terdakwa untuk meloby proyek PSDA tahun 2020, melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri.
Bahwa terdakwa dan Julian tidak memiliki perusahaan dan tidak memiliki wewenang atas proyek PSDA tersebut dan sehingga  proyek PSDA tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi korban Erwin, Darman, Syaiful Ansor Siregar dan saksi korban H. Ismail Siregar.

Dan proyek tersebut sudah diambil orang lain, sedangkan uang milik Erwin, Darman, Syaiful dan H Ismail juga tidak dikembalikan oleh terdakwa dan Julian hingga saat ini. Sehingga akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Julian tersebut, para korban merasa dirugikan dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1 Milyar 13 juta.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (R/tim) 

Diduga Bangunan Cafe Di Lahan Jalan Mahoni Tanpa Ijin Pemiliknya, Camat Medan Timur Akan Panggil Pihak Pemilik Cafe Mahoni

By On Mei 18, 2021


Teks Foto : Foto Bangunan Cafe Di Jalan Mahoni

Medan - Bangunan Cafe "Mahoni", jalan Mahoni, Simpang Jalan Sutomo, Kecamatan Medan Timur, kini memasuki babak baru, Pemilik Cafe "Mahoni" akan dipanggil pihak Kecamatan Medan Timur, terkait dugaan tidak memiliki  ijin bangunan.

Menurut Camat Medan Timur, Ody Batubara kepada tim awak media, Selasa (18/5/2021), mengatakan bahwa dirinya yang baru mengetahui adanya bangunan baru yang dijadikan Cafe "Mahoni" itu dan diduga tak memiliki ijin bangunan, hari ini (18/5/2021), akan menyurati untuk memanggil pemilik Cafe tersebut.

"Hari ini kita akan layangkan surat ke Pemilik Cafe untuk datang ke Kecamatan Medan Timur, terkait dugaan  bangunan Cafe yang tak memiliki ijin itu, dan kita selama ini tahu bahwa tanah tersebut masih dalam masalah, namun pihaknya heran mengenai berdirinya bangunan baru yang dijadikan Cafe dan kita baru tahu hal itu", terang Ody.

Terpisah, Kasih Trantib Kecamatan Medan Timur, Gunung, ketika dikonfirmasi tim awak media di ruangannya, Selasa (18/5/2021), mengatakan bahwa dirinya telah membuat surat undangan kepada Pemilik Cafe "Mahoni", terkait bangunan yang didirikannya.

"Kita sudah koordinasi dengan Lurah dan Kepling setempat dan dugaan bahwa bangunan tersebut tak miliki Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB), hari ini kita layangkan suratnya dan di dalam suratnya,Kamis besok (20/5/2021), Pemilik Cafe agar diminta hadir ke Kantor Kecamatan Medan Timur," katanya.

Ditambah Gunung Mengakhiri, Gunung kembali menuturkan bahwa pihaknya hanya sebatas menyurati dan mengundang pihak Pemilik Cafe, terkait SIMB dan hasilnya akan kita beritahukan ke atasan yang berkompeten mengenai bangunan yang diduga tanpa memiliki ijin itu, agar pihak yang berkompeten dapat melakukan tindakkan tegas terhadap Pemilik Cafe Mahoni, mengenai bangunannya," tutur Gunung.

Sebelumnya, Masdani MS (61), warga Jalan Baru Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota yang merasa dizholimi karena tanahnya yang berada di Jalan Mahoni, tempat berdirinya Cafe Mahoni, diserobot Jamaluddin Lubis, sehingga korban melaporkan perbuatan Jamaluddin Lubis ke Poldasu berdasarkan LP/B/850/V/2021/SPKT/Polda Sumut, tanggal 17 Mei 2021.

Hal itu terkait tindak Pidana Perpu Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya Pasal 2 JO 486 KUHP, yang berada di Jalan Mahoni No 20, Gaharu , Kecamatan Medan Timur, tempat berdirinya Cafe "Mahoni" itu.

"Lahan saya sudah diserobotnya, eh malah kini ditanah milik saya telah berdiri bangunan Cafe dengan rusak tembok yang selama ini berdiri di tanah miliknya, dan dugaan bangunan Cafe itu bisa berdiri dan milik seseorang bernama Ali, karena Jamaluddin menyewakannya di tanah milik saya tanpa sepengetahuan saya,"terang Masdani kepada tim awak media.

Menurut Masdani bahwa tak hanya pemakaian tanah miliknya tanpa ijin yang dilakukan Jamaluddin Lubis, dirinya juga akan melaporkan hal bangunan Cafe yang baru saja berdiri di tanah miliknya.

ke Camat Medan Timur dan pihak Lurah, terkait ijin bangunan Cafe yang berada di tanah miliknya dan selama ini diserobot Jamaluddin Lubis.

"itu tanah saya dan telah saya laporkan hal itu ke Poldasu, kok sekarang enak aja ada bangunan Cafe di tanah milik saya," pungkas Masdani. (RG) 

Diduga Bagi Daging Busuk Ke Warga Miskin, P3KI Sumut : Copot Kadis Sosial Batu Bara

By On Mei 11, 2021



Teks Foto : Rahmadsyah, Sekretaris P3KI

Batu Bara - Lebih kurang 1600 paket bantuan daging sapi yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Batubara sudah tidak layak konsumsi. Daging yang telah dipaket kedalam pelastik seberat 1 kg per paket itu sudah mulai membusuk dan mengeluarkan aroma tidak sedap, Rabu (12/5/2021).

Daging pemberian dari Pemerintahan Kabupaten Batubara melalui Dinas Sosial Kabupaten Batubara sudah mulai membusuk dan dikeluhkan oleh warga yang menerima, salah satunya warga Desa Titi Merah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batubara.

Rahmadsyah Sekretaris DPD Perkumpulan Pemerhati dan Pengawas Korupsi (P3KI) angkat bicara terkait adanya daging yang mau membusuk tersebut.

Rahmadsyah mengatakan bahwa harus ada yang bertanggung jawab terhadap daging yang mau membusuk tersebut, dia menyarankan agar Bupati Batu Bara minta maaf dan mundur dari jabatannya dan Kadis Sosial Batu Bara juga mundur.(Rabu, 13/5/2021)

"Di saat jelang lebaran rakyat sekarat di tengah pandemi, kok bisa daging busuk lolos dari pengawasan Bupati dan Kadis Sosial kemudian di terima warga, Ada apa?, kita minta Kadis Sosial Mundur, jika perlu Bupatinya juga mundur dan minta maaf sebagai bentuk pertanggung jawaban" Ungkapnya

Rahmadsyah meminta Wakil Rakyat dan Kepolisian jangan tutup mata dengan daging busuk yang di terima warga miskin di saat lebaran apalagi di tengah pandemi seperti ini.

"Kalau perlu DPRD Batu Bara harus menggelar Rapat Dengar Pendapat dan menggunakan hak bertanya (Interpelasi) untuk mengungkap dan merekomendasikan siapa yang bertanggungjawab terhadap daging busuk ini' unkapnya

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batubara Isak Liza saat dikonfirmasi oleh Tim awak media online mengaku, lebih kurang 1600 paket daging yang dibagikan kepada masyarakat itu berasal dari rumah potong hewan Indra Pura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara. 

Selain itu Isak juga membenarkan daging yang dibagikan telah mengalami penurunan kualitas dan bau busuk.

"Menurut Isak, daging yang dibagikan kepada masyarakat itu salah pada saat pengemasan. Daging daging tersebut setelah dipotong dikemas kedalam pelastik, lalu dimasukkan kedalam karung, dan terlambat dalam pendistribusiannya, ya masak la", ungkapnya.  

"Kita juga sudah menghimbau kepada warga yang menerima daging dalam keadaan bau busuk atau tidak layak konsumsi agar melaporkan dan mengembalikan kepada Dinas Sosial untuk diganti dengan daging baru yang layak konsumsi, himbau Isak.

Daging tersebut benar bantuan dari Pemerintah Kabupaten Batubara, dalam hal ini Dinas Sosial, sampai hari ini sudah ada hampir 300 paket daging yang dikembalikan ke Dinas Sosial. Dan kita dapati daging tersebut mengalami penurunan kualitas dan berbau. 

Adapun pengembalian daging yang sudah kami terima dari  SDM Pemdamping PKH, dari 71 penerima, 40 diantaranya telah mengembalikan dengan alasan yang sama, dan semua akan segera kita diganti dengan daging yang berkualitas dan lanyak untuk dikonsumsi, pungkasnya lagi.(DG) 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *