HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.

Kontributor

Pantas Diacungkan Jempol, Kapolsek Percut Sei Tuan Grebek Lokasi Judi Jackpo Dan Mesin Judi Tembak Ikan

By On April 14, 2021


Percut - 3 unit mesin judi jackpot dan 1 unit mesin tembak ikan di salah satu rumah warga di Jalan Lorong Aceh, Perumahan Agroria, Dusun 10, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, diamankan Polsek Percut Seituan, Rabu (14/4/2021) Sore.

Pantauan wartawan dilokasi menyebutkan, diamankan 3 unit mesin jackpot dan 1 unit mesin tembak ikan, berawal dari adanya laporan warga yang sudah merasa resah akan keberadaan judi jackpot dan judi tembak ikan yang beroperasi disaat umat muslim menjalankan ibadahnya di bulan suci Ramadhan. 

Mendengar laporan masyarakat tersebut Selanjutnya Kapolsek Percut Seituan, AKP Janpiter Napitupulu beserta Kanit Intel, Iptu D Hutabarat, beserta anggota yang menerima laporan itu langsung gerak cepat ke lokasi dan mengamankan 3 unit mesin jackpot dan 1 unit mesin tembak ikan yang sempat disembunyikan di dalam rumah milik Hutabarat dan ditutupi dengan kain dan tikar.

Kapolsek Percut, AKP Janpiter Napitupulu kepada awak media, Rabu (14/4),  mengatakan bahwa dirinya akan terus menanggapi keluhan warga di Wilkumnya, apalagi terkait perjudian yang meresahkan warga.

"Kita akan terus brantas perjudian di wilkum Percut Seituan, apalagi ini bulan suci Ramadhan," ungkapnya.

Terpisah, Kadus 10, Desa Bandar Setia, Supendi kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Percut Seituan yang langsung menanggapi laporan masyarakat, tentang adanya mesin jackpot dan mesin tembak ikan yang ada di wilayah Dusun 10 Desa Bandar Setia.

"Sangat berterima kasih atas diangkatnya mesin judi itu, karena selama ini adanya alat judi tersebut menjadi tempat orang berkumpul dan rawan pencurian/maling," pungkasnya.(RG/tim) 

Judi Jackpot Dan Tembak Ikan Merek "TK Rezeki" Resahkan Warga Di Bulan Suci Ramadhan

By On April 14, 2021


Medan - Judi Jackpot dan tembak ikan yang berada di Jalan Lorong Aceh, Perumahan Agroria, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, masih eksis beroperasi, Alhasil, warga sudah merasa geram akan aktifitas tempat judi tersebut yang beroperasi di Bulan Suci Ramadhan, walau memasuki Puasa Pertama. 

Pantauan wartawan, Rabu (14/04/2021) Siang, dilokasi menyebutkan, dilokasi Judi Jackpot dan tembak ikan bermerek TK Rezeki tersebut masih beroperasi secara terang-terangan, walau sudah memasuki bulan suci Ramadhan yang tibanya umat muslim melakukan kegiatan berpuasa. 

"Kami warga sini resah bang, tempat judi tersebut buka secara terang-terangan disini, apalagi ini bulan Suci Ramadhan tidak menghargai umat muslim melakukan ibadah, lokasi judi tersebut pun dekat dengan rumah ibadah kami, kami mintalah kepada pihak Kepolisian untuk menggrebek dan menutup lokasi judi tersebut", harap seorang ibu yang enggan disebutkan namanya berusia ditaksir sekitar 50 Tahunan kepada awak media. 

Tak sampai disitu saja, salah satu pengurus BKM Masjid didekat lokasi tersebut juga mengharapkan, agar pihak berwenang dapat menindak lanjutin aktifitas judi tersebut. 

"Kami mohon kepada Aparat Desa dan Aparat penegak hukum dapat segera menutup lokasi tersebut, lantaran kami resah dengan aktifitas yang dilakukan mereka, kami warga sini mau tenang beribadah, kalau tak juga di tanggapin, kami warga sini yang akan mendemo lokasi tersebut", ungkap "M" salah satu warga sekitar sekaligus tokoh Agama dilokasi tersebut, Selasa (13/04/2021) 

Kapolsek Percut Sei Tuan, AKP Janpiter Napitupulu, SH, saat dikonfirmasi wartawan perihal Judi tersebut mengatakan, akan mengecek kelokasi. 

"Sudah saya tunjuk anggota supaya kelokasi, dan akan kita tindak lanjutin", jelasnya kepada awak media.

Soal Video Bantahan Terduga Tangkap Lepas 45 Juta Polsek Medan Kota, Ketua KAUM Mahmud Irsyad Lubis, SH : Bantahan Mereka Tersebut Menjawab Kebohongan Mereka Sendiri

By On April 13, 2021


MEDAN – Terkait video bantahan keluarga dugaan tangkap lepas kasus narkoba jenis sabu yang ada dibeberapa media online terkait keluarga ketiga terduga tersangka memberikan upeti 45 Juta kepada pihak oknum Kepolisian Polsek Medan Kota merasa keberatan kepihak media target24jam.com.

Perihal berita dugaan Keluarga memberikan mahar 45 Juta tangkap lepas kasus narkoba oleh Pihak Oknum Polsek Medan Kota dan akan melaporkan ke Jalur Hukum melalui LSM yang terkait dengan diviralkannya video bantahan Ketiga terduga tersangka kasus Narkoba jenis sabu di media sosial via facebook di beranda Grub Gabe Gimbal yang tertulis dari Lsm Tamperak DPD Medan, Kamis (08/04/2021) Pukul 10.00 wib.

“Kalau mereka mau melaporkan pihak media ke jalur hukum ya silahkan dan itu hak mereka, kami siap menghadapinnya dan kami tunggu kabar dari pihak ketiga terduga tersangka yang ada divideo tersebut,”ungkap Rafael Pimpinan Umum Redaksi Target24jam.com.

Rafael menambahkan,”Harusnya yang mengajari mereka berbohong itu tahu yang namanya hak jawab,apa sudah terlanjur malu ya makanya memperalat orang dan anehnya ada pula LSM yang datang seperti pahlawan kesiangan yang tidak mengerti dengan undang undang pers yang tanpa sengaja sudah mempermalukan LSM nya sendiri,”ujarnya.

Tak hanya Rapael, Ketua Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM), Mahmud Irsyad Lubis, SH juga angkat bicara perihal video bantahan yang beredar di media Sosial Facebook tersebut mengatakan yang pertama itu pembahasan tentang azas suku.

“Ya yang pertama pembahasan soal Azas suku, yakni azas lex spesialis, rogat, dan lex generalis, yaitu hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum.Pers diatur oleh undang-undang pers dan semua kegiatan-kegiatan pers harus tunduk kepada undang-undang pers dan apabila ada individu seorang yang badan hukum yang keberatan terhadap isi pemberitaan, maka prematur sekali kalau orang tersebut melaporkannya ke Polisi.Mereka terlebih dahulu harus melangkahkan hukum sebagaimana hukum undang-undang Pers, mereka ajukan dulu hak keberatan, Maka hakikatnya bila murni lahirnya pemberitaan aktifitas pers, Polisi tidak berhak menerima laporan,”jelas Irsad Lubis.SH. kepada tim awak media, Senin (12/04/2021) Siang.

Lanjut Irsyad Lubis. SH, Bila mereka melaporkan awak media ke jalur hukum menurut itu tak ada masalah, hak mereka itu silahkan, tapi pihak media dapat mengadukan, melaporkannya dan meminta perlindungan dewan pers dan dewan pers menyuratin pihak kepolisian bahwa ini menyatakan ini sengketa pers domain pers tidak ada kepentingan Polisi.

“Perihal soal Polsek Medan Kota membantah melalui video ketiga keluarga terduga tersangka menerima upeti dari tangkap lepas dan tidak ditahan, ini semua harus dipisahkan bahwa aktifitas peredaran narkotika apalagi dalam hal ini kasus aquo narkotika jenis sabu2, itukan telah diatur undang-undang nomor 35 Tahun 1999 tentang narkotika, nah undang-undang itu kan berbeda dengan tindak pidana hukum lainnya, dalam kasus ini, maka setiap aktifitas itu harus tertangkap tangan, semua tertangan tangan, kenapa tertangkap tangan ? orang itu ditangani pada waktu memakai atau menggunakan? itulah diatur oleh pasal 127 dan saat orang itu ditangkap sewaktu memiliki, membawa, menguasai, dan mengedarkan narkoba itu 112 dan 114 pasalnya, terhadap pasal 112,114 tidak memerlukan orang ini urinenya positif atau negatif, yang memerlukan positif negatif adalah orang yang memakai.

Nah pertanyaannya, orang itu tertangkap memakai atau tidak, kalau tidak memakai maka tak berlaku pasal 127 itu, pakailah 112 pakailah 114, urine itu tidak diperlukan, orang yang menguasai, membawa dan mengedarkan narkotika tak memerlukan tes urine positif atau negatif, cukup bagi dia tertangkap memang ada urut. Nah kemudian ada pengembangan. pada kasus narkotika ketika seorang telah ditangkap maka dilakukan pengembangan, lihat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 Tahun 2014, bahwa setiap tindakan-tindakan penangkapan, setiap tindakan-tindakan penahan itu harus disertai dengan minimal 2 alat bukti, nah vonisnya sekarang pasca keputusan Mahkamah Konstitusi kalau orang sudah ditangkap dan sudah tersangka, maka logis dan pantas dilakukan penahanan berdasarkan alat bukti yang cukup. Tidak akan mungkin dihentikan kasusnya, ini ada saja alasan-alasan yang apa ini, saya kira ini alasan-alasan yang berlebihan secara hukum,”ungkapnya

Masih penuturan dari Irsyad menjelaskan
“Dalam video yang beredar,pihak keluarga membantah tak memberikan sepeserpun ke pihak Kepolisian malah mau melaporkan pihak media kejakur hukum, kenapa tidak pihak kepolisian yang dilaporkan bahwa nya itu memang salah tangkap”ujarnya.

“Ini sesuatu yang sebenarnya harus dijawab sendiri oleh mereka, kalau keluarga mereka sudah ditangkap atau sebagainya, seharusnya mereka kan harus melaporkan, tetapi kenapa mereka membantah seeakan-akan mereka membela sikap-sikap yang dilakukan oleh para penyidik dari Medan Kota, yang terkesan melakukan pelanggaran hukum.Saya kira pertanyaan itu sekaligus sudah mampu menjawab isi bantahan mereka, jadi ga usa kita belebihan, bantahan mereka sekaligus dapat menjawab isi pertanyaan itu sebenarnya,” jelasnya.

Pemberitaan sebelumnya, Terkait video keterangan keluarga ketiga diduga tersangka narkoba yang mengatakan tidak memberikan Mahar kepada Polsek Medan Kota saat ke 3 nya dilepaskan, membuat kembali Ketua Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM), Mahmud Irsyad Lubis, SH berkomentar, Senin (5/4/2021).

Menurut Mahmud Irsyad Lubis,”Menyangkut mengenai video ke 3 istri yang memberikan keterangan itu, kita menduga bahwa ini ada settingan dan ada pihak tertentu yang menyuruh mereka melakukan bantahan,”ungkapnya.

Lanjut Mahmud Irsyad,”Karena tidak mungkin pula mereka mengatakan memberi, karena itu bahaya, maka satu- satunya hanya membantah.

Tapi logika hukum tak bisa menerima bantahan itu, sebab pada waktu 2 orang ditangkap, itukan dilakukan pengembangan, ditangkap pasti ada barang bukti dan dilakukan pengembangan, berartikan ada yang menjual dan memiliki dan membawa dan sebagainya, karena korelasi bantahan itu dan dilapangan itu sangat bertentangan.

Karena bantahan itu kita ragukan, kita yakin ada pihak pihak tertentu yang menyuruh mereka membuat bantahan,” tegasnya.

Selanjutnya Ketua KAUM itu kembali mengatakan bahwa seperti keterangan Kanit Reskrim Polsek Medan Kota di Media, tentang ketiga ditangkap hanya diperiksa satu harian tanpa dimasukkan ke sel, maka logika hukumnya tak mungkin diamankan.

“Dalam narkotika itu sangat jarang diamankan yang ada ditangkap, karena kasus narkotika itu, orang tertangkap tangan membawa barang, jadi bukan diamankan, tapi tangkap dan pengembangan, karena dalam kata diamankan itu tidak logis dalam satu peristiwa narkotika, karena ditangkap membawa barang narkotika, dugaan pengembangan under cover sebagai peristiwa pidana, kalo tidak terbukti, tidak mungkin pengembangan, karena under cover, karena ada barang bukti,” tuturnya.

Lalu menurut Pria berkaca mata itu lagi bahwa menyangkut satu hari dan sebagainya, pihak berwenang harus uji lebih dulu dengan pembuktian buktian yang ada.

“Keterangan saksi, melihat CCTV yang ada atau lakukan pemeriksaan, jangan sampai ada dugaan mengatakan CCTV rusak dan sebagainya,” pungkasnya

Sebelumnya, (27/3/2021) ketiga pria tertangkap dan mendengkam dalam sel tahanan karena kepemilikan narkoba jenis sabu, 3 pria, Diki dan Andri, keduanya warga jalan Paduan Tenaga Kecamatan Medan Kota, serta dan Aswin Nasution, warga jalan Laksana Gang Gani, Kec Medan Kota, dikarenakan pihak keluarga ketiganya, diduga telah membayar uang sebesar Rp 45 juta kepada oknum Penyidik Polsek Medan Kota, sehingganya pada Sabtu (3/4/2021), ketiganya dibebaskan.

Tak lama kemudian (4/4/2021), keluarga ke 3 pria tersebut membuat video dan keterangan bahwa mereka tidak ada memberikan seperpun uang kepada Polsek Medan Kota seperti yang diberitakan beberapa media online, sementara itu, dikutip dari beberapa media online soal di Viralkan setor 45 Juta Keluarga Diki CS lakukan klarifikasi, Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Marvel menyebutkan, Diki, Adrian dan Andre, dipulangkan karena tidak terbukti bersalah.

“Mereka diperkenankan pulang sesuai prosedur. Hasil tes urine ketiganya pun negatif, Mereka diperkenankan pulang tanpa dikenai biaya apapun. Jadi tidak benar kalau polisi meminta 45 juta seperti yang diberitakan,”tambahnya.

Terkait dugaan Diki Cs ditahan selama seminggu, Marvel menyebut itupun hal yang mengada-ada. Sesuai prosedur, ketiganya dimintai keterangan oleh penyidik dan tidaK diselkan.

“Mereka kami periksa di ruangan penyidik Reskrim. Siapa bilang diselkan, ga ada itu,” katanya disalah satu media online perihal video bantahan keluarga ketiga Pria yang Pertama kali dibantah. (RG/tim) 

Maling Sepeda Motor Terekam CCTV Di Tembung, Korban Minta Pelaku Cepat Di Tangkap

By On April 13, 2021


Medan - Seorang Wanita yang berprofesi sebagai pengurus bayi (Baby Sister) di Jalan Pasar 3, Datuk Kabu, Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, merasa sedih harus kehilangan sepedamotornya lantaran hilang dicuri maling, Senin (12/4/2021). 


Pemilik sepedamotor diketahui bernama Ade Yuli Ana Harahap (21), seorang Mahasiswi yang juga berprofesi sebagai Perawat Bayi, warga Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang saat ini kost di Jalan Belat No 98, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung. Pagi itu (12/4/2021), korban berangkat bekerja mengurus bayi yang baru saja dilahirkan di Jalan Pasar 3, Datuk Kabu No 50 B, Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan tepatnya Apotik Berkah.

"Ini baru hari Pertama saya kerja disitu,"ungkap Ade kepada wartawan.

Selanjutnya korban yang berencana memandikan bayi pemilik Apotik itu, memarkirkan Honda beat hitam Nomor Polisi BB 2741 JI, di teras depan Apotik Berkah, kemudian korban masuk ke dalam rumah.

"Saat itu saya lupa mencabut kunci kontaknya," katanya.

Tak berapa lama, pelaku yang akhirnya diketahui 2 orang dan berboncengan dengan sepeda motor tanpa plat nomor, salah satu pelaku berbadan bongsor dan gigi agak tonggos, serta mengenakan topi warna hijau, datang ke Apotik dengan alasan mencari obat demam kepada penjaga Apotik itu.

"Saat itu, penjaga Apotik yang masuk ke dalam untuk mencari obat yang diminta pelaku, saat itulah pelaku beraksi mengambil dan melarikan sepeda motor korban dan aksinya jelas  terekam CCTV," terangnya.

Kemudian korban yang merasa dirugikan sekitar 17 juta, akhirnya (12/4/2021) melaporkan ke Polsek Percut Seituan Nomor LP/672/IV/2021/SPKT Percut.

"Saya berharap pelaku yang wajahnya jelas terekam CCTV, dapat segera ditangkap polisi," pungkasnya.

Panit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan, Ipda Bakri kepada awak Media, Selasa (13/4/2021), mengatakan akan mengecek laporan tersebut.

"Terima kasih infonya dan akan segera kita upayakan menangkap pelakunya," terangnya.(R/tim)


Dugaan Oknum Polsek Medan Kota Menerima Upeti 45 Juta Tangkap Lepas Tersangka Narkoba.Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Rakyat Madani, Suhairi. SH, Angkat Bicara

By On April 11, 2021


Medan - Dikutip dari bahan berita media online target24jam.com, Terkait dugaan tangkap lepas kasus penyalahgunaan narkoba di Polsek Medan Kota dan Video yang beredar di Media Sosial, Suhairi SH. Selaku Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Rakyat Madani dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perjuangan Rakyat Madani, sekaligus Advokat pada Media Journal Post angkat bicara, saat dikonfirmasi oleh tim awak media target24jam.com, Minggu (11/04/2021) disela-sela kesibukannya. memberikan pernyataan dan tanggapan. 

“Bahwa terhadap pemberitaan yang dimaksud hanyalah sebuah dugaaan, dan faktanya hanya masih sebuah tanda tanya, karena kata dugaan mengapresiasikan kata bisa iya bisa tidak. karena seyogyanya fungsi media sendiri dalam memberitakan suatu peristiwa atas dasar fakta dan berimbang sesuai dengan Undang-undang pers No.40 Thn 1999, memang pada dasarnya penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Negara ini, rentan dianggap dan diduga sebagai ajang pengkondisian terutama terhadap pengguna narkoba dan istilah Bandar kecil", jelasnya. 

Lanjut Suhairi menuturkan, dalam itu hanya merupakan ungkapan-ungkapan ditengah-tengah masyarakat dengan istilah. bukan lagi rahasia umum, namun apabila ajang pengkondisian itu benar-benar terjadi terhadap pihak-pihak yang terkait didalamnya baik pengguna penyalahgunaan narkoba maupun penegak hukumnya, sungguh hal tersebut sangat mencederai dan melukai penegakkan hukum di Negara ini khususnya UU no 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika.

Tak sampai disitu, Suhairi juga menambahkan, menyinggung video yang beredar, Suhairi. SH memberikan tanggapan bahwa, pada dasarnya hal tersebut tidak mesti dilakukan karena berdampak pada kerugian pihak-pihak itu sendiri dan seharusnya bukan menjadi konsumsi publik. 

"Karena yang sebelumnya orang tidak mengetahui siapa yang menjadi tersangka dalam penyalahgunaan narkoba tersebut malah tersebar luas, dan secara prosedur hukum terhadap seseorang yang disangkakan sebagai pelaku kejahatan terlebih sudah ditahan selama 3 hari oleh penegak hukum lalu diduga dilepaskan begitu saja, silahkan lakukan upaya hukum dengan upaya rehabilitasi pemulihan nama baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku", ungkapnya. 

Pemberitaan sebelumnya, Terkait video keterangan keluarga ketiga diduga tersangka narkoba yang mengatakan tidak memberikan Mahar kepada Polsek Medan Kota saat ke 3 nya dilepaskan, membuat kembali Ketua Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM), Mahmud Irsyad Lubis, SH berkomentar, Senin (5/4/2021).

Menurut Mahmud Irsyad Lubis, menyangkut mengenai video ke 3 istri yang memberikan keterangan itu, kita menduga bahwa ini ada settingan dan ada pihak tertentu yang menyuruh mereka melakukan bantahan.

Lanjut Mahmud Irsyad, karena tidak mungkin pula mereka mengatakan memberi, karena itu bahaya, maka satu- satunya hanya membantah.

"Tapi logika hukum tak bisa menerima bantahan itu, sebab pada waktu 2 orang ditangkap, itukan dilakukan pengembangan, ditangkap pasti ada barang bukti dan dilakukan pengembangan, berartikan ada yang menjual dan memiliki dan membawa dan sebagainya, karena korelasi bantahan itu dan dilapangan itu sangat bertentangan.

Karena bantahan itu kita ragukan, kita yakin ada pihak pihak tertentu yang menyuruh mereka membuat bantahan," tegasnya.

Selanjutnya Ketua KAUM itu kembali mengatakan bahwa seperti keterangan Kanit Reskrim Polsek Medan Kota di Media, tentang ketiga ditangkap hanya diperiksa satu harian tanpa dimasukkan ke sel, maka logika hukumnya tak mungkin diamankan.

"Dalam narkotika itu sangat jarang diamankan yang ada ditangkap, karena kasus narkotika itu, orang tertangkap tangan membawa barang, jadi bukan diamankan, tapi tangkap dan pengembangan, karena dalam kata diamankan itu tidak logis dalam satu peristiwa narkotika, karena ditangkap membawa barang narkotika, dugaan pengembangan under cover sebagai peristiwa pidana, kalo tidak terbukti, tidak mungkin pengembangan, karena under cover, karena ada barang bukti ", tuturnya.

Lalu menurut Pria berkaca mata itu lagi bahwa menyangkut satu hari dan sebagainya, pihak berwenang harus uji lebih dulu dengan pembuktian buktian yang ada.

"Keterangan saksi, melihat CCTV yang ada atau lakukan pemeriksaan, jangan sampai ada dugaan mengatakan CCTV rusak dan sebagainya," pungkasnya

Sebelumnya, (27/3/2021) ketiga pria tertangkap dan mendengkam dalam sel tahanan karena kepemilikan narkoba jenis sabu, 3 pria, Diki dan Andri, keduanya warga jalan Paduan Tenaga Kecamatan Medan Kota, serta dan Aswin Nasution, warga jalan Laksana Gang Gani, Kec Medan Kota, dikarenakan pihak keluarga ketiganya, diduga telah membayar uang sebesar Rp 45 juta kepada oknum Penyidik Polsek Medan Kota, sehingganya pada Sabtu (3/4/2021), ketiganya dibebaskan.

Tak lama kemudian (4/4/2021), keluarga ke 3 pria tersebut membuat video dan keterangan bahwa mereka tidak ada memberikan seperpun uang kepada Polsek Medan Kota seperti yang diberitakan beberapa media online, serta Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Marvel sempat mengatakan bahwa ketiganya hanya diperiksa dan tidak ditahan di dalam Sel, lalu karena tidak terbukti, ketiganya dipulangkan kembali.(DG/tim)

Tak Sesuai Surat Edaran, DPD P3KI Sumut : Sekda Kota Medan Diduga Lakukan Pembohongan Publik

By On April 09, 2021


Medan - Berdasarkan hasil Investigasi DPD Perkumpulan Pemerhati dan Pengawas Korupsi ( P3KI ) Sumatera Janji Pemerintah Kota (Pemko) Medan membatalkan pemotongan gaji para Pekerja Harian Lepas (PHL) hanya isapan jempol belaka, terbukti sampai saat ini Pegawai Harian Lepas ( PHL ) masih mengeluhkan bahwa Gaji yang di terima PHL belum ada perubahan sesuai yang di janjikan Sekda Kota Medan lewat Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan No.900/2121 tentang honorarium PHL Pemko Medan TA 2021 yang ditandatangani Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman pada Selasa, 23 Maret 2021 kemarin.

Dalam surat itu tertera, sesuai dengan SE Sekda Kota Medan No.900/0647 per tanggal 5 Februari 2021 tentang honorarium PHL Pemko Medan TA 2021 serta meindaklanjuti arahan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam rangka pemulihan perekonomian Kota Medan, maka besaran honorarium PHL di lingkungan Pemko Medan TA 2021 disesuaikan dengan UMK Kota Medan Tahun 2021.

Dikonfirmasi tim awak media, Jumat (9/4/2021) siang mengenai hal ini menjelaskan, Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, tidak berhasil dimintai keterangannya. Awak media mencoba keruangan Sekda Wiriya Alrahman tapi tidak berhasil menjumpainya.

Rahmadsyah Sekretaris DPD Perkumpulan Pemerhati dan Pengawas Korupsi ( P3KI ) Sumut mempertanyakan kemana aliran Dana Pemotongan Gaji PHL tersebut.

Rahmadsyah juga mengatakan di dalam surat Edaran tersebut di jelaskan bahwa surat Edaran tersebut terhitung sejak Januari 2021 artinya potongan 200 ribu bulan Januari dan Februari harus di pulangkan ke PHL karena itu adalah Hak PHL. Rabu, (9/3/2021)

"Pemotongan Gaji PHL itukan saat Walikota Medan Akhyar Nasution, nah sekarang Bobby Nasution Walikota Medan membatalkan potongan gaji PHL tersebut, dan potongan tersebut harus di kembalikan ke PHL karena itu merupakan hak PHL" ungkapnya

Rahmadsyah menduga Sekda Kota Medan melakukan pembohongan publik karena Surat Edaran yang di tanda tanganinya tidak sesuai dengan Gaji yang di terima PHL Kota Medan.

"Sekda di duga lakukan pembohongan publik, surat edaran yang di keluarkannya tidak sesuai dengan gaji yang di terima PHL Kota Medan" pungkasnya. (R/tim) 

Kasus Perusakan Lahan di Batubara Ponirin " Kita Ngadu Pada Polisi Agar Urusan Bisa Cepat Selesai,Namun Tak Ada Titik Terang "

By On Maret 24, 2021

 


Batu Bara, Sumut - Untung tak dapat diraih, rugi sudah pasti itulah yang dialami Ponirin warga Tebingtinggi, pemilik lahan di Dusun Satu(I) Desa Kualatanjung  kecamatan Sei Suka Kabupaten BatuBara  yang dirusak dan di klaim secara sepihak oleh oknum Polwan,  Atas lahan yang dibelinya dari Cipto Darminto pada tahun 2010.

Lahan yang sudah 10 tahun dikelolanya, dengan tanaman sawit diatas nya sebanyak kurang lebih 400 pohon dan selama menguasi lahan tersebut suda puluhan tahun tidak perna ada konplik  perbatasan antara Ponirin dan Alfonso Simanjuntak yang tak lain adalah orang tua dari Oknum Polwan Marisa.

Namun pada bulan April 2020, Marisa Simanjuntak bersama suami dan sekelompok orang datang membawa alat berat (excavator) dan merusak tanaman sawit di lahan yang semua warga setempat tau kalau itu adalah milik Ponirin.

Tindakan pengrusakan itu dilaporkan Ponirin pada Polres Batubara, pihak Polres Batubara pun kemudian memetakan permasalahan dan memasang police line agar tempat kejadian perkara di sterilkan.

Namun orang yang mengatakan dapat kuasa untuk menjaga lahan tersebut dari Marisa Simanjuntak malah memasang plang merek di areal tanah yang telah dipasang police line itu .

Meski demikian  dan  pihak Polres Batu Bara,  setelah 6 hari Ponirin melapor ke Polres Batu Bara,  Marisa balik melaporkan Ponirin tentang pemalsuan surat tanah di Polda Sumatera Utara (Poldasu).

Sejak dipasangnya PoliceLine di lahannya, Ponirin tidak bisa memanen Tandan Buah Segar (TBS) dilahan miliknya,  Ponirin yang bertahun Tahun mengelola lahan sawit itu merasa heran dan bingung terkait kepastian hukum yang telah di upayakan nya ke Polres BatuBara sampai dia di panggil ke Polda Sumut atas laporan oknum Polwan Marisa .

"Saat ini saya tidak ada hasil lagi, lahan yang selama ini bisa menopang kebutuhan keluarga saya, tak bisa kami panen TBS nya, di situasi Covid-19 ini cari kerja susa, ahirnya saya utang sana sini untuk bisa menopang kehidupan saya bayar sekolah anak suda tertunda, kadang anak ngomong ke saya nangis bila ditagih oleh pihak sekolah" .

Masalah ini sudah jalan 11 bulan sejak laporan polisi 12 Maret 2020 lalu dengan LP/ 154/IV/2020/SU/Res Batubara  tidak ada kepastian hukum atas laporan nya, Bukti Vidio lengkap, sudah sampai ke Kapolri, DPR RI, dan  Sudah sampai RDP komisi A DPRD Sumut  dengan Pihak Poldasu Polres Betubara namun sampai saat ini tidak ada titik terang.

"Kita ngadu pada Polisi agar urusan bisa cepat selesai, namun urusan tak ada titik terang, untung tak dapat kita raih rugi sudah pasti"  ungkap Ponirin kepada Media .

Lanjut nya "Kami orang kecil, yang saat ini merasa di zolimi oleh oknum Polisi, dia orang punya pangkat kita orang biasa, kalau bukan bapak Kapoldasu dan bapak Kapolri, siapa lagi orang yang bisa bantu orang yang terzolimi hukum"  ungkap Ponirin saat di temui disebuah warung nasi derah kota Tebingtinggi, Selasa (23/03/2021).

Penelusuran awak media terkait permasalahan tersebut ke pihak Polda Sumut dan Polres Batubara tidak ada titik terang komentar kepastian hukum dari institusi itu .

Kabidhumas Polda Sumut Kombes pol Hadi Wahyudi saat di konfirmasi via WhatsApp mengarahkan awak media ke Polres BatuBara, sementara Kasatreskrim Polres BatuBara tidak ingin berkomentar sebab sudah melimpah kan berkas perkara tersebut ke Mapolda Sumut.

"Silahkan konfirmasi ke Kasi humas Batubara ya.." pesan Kabidhumas Polda Sumut 09 Maret 2021 .

Sementara Kasatreskrim polres BatuBara saat di samperin awak media 15 maret nya menyampaikan .

" tidak bisa berkomentar karena permasalahan tersebut sudah kita limpahkan ke Polda Sumut" .

Menanggapi permasalahan yang dialami Ponirin, pengamat kepolisian Sumatera Utara Helmy Hidhayat S.H,M.H menyangkan sikap oknum polisi yang memakai cara BARBAR melakukan pengrusakan milik orang lain, hal itu menunjukan bahwa di tubuh Polri belum sepenuhnya beruba.

"Pengrusakan lahan yang diduga otak pelakunya adalah oknum polisi, menjadi tamparan keras bagi Institusi Polri bahwa masi banyak okunum-oknum polisi yang melakukan kekerasan terhadap rakyat.

"Seorang Polisi walau berpangkat apapun, dia wajib mengerti aturan hukum, dan mereka harus menjadi tauladan bagi masyarakat, saat berproses hukum, contohnya bila MS merasa lahan itu miliknya yang dikuasa oleh Ponirin, ada langkah-langkah persuasip yang bisa dia lakukan dengan melayangkan surat somasi pada Ponirin sehinga nantinya bisa di mediasi dan bermupakat, apa bila Ponirin tidak menanggapi, barulah di laporkan pada penegak hukum sesui bukti yang di miliki.

"Tindakan dengan tiba-tiba melakukan pengrusakan lahan milik orang lain, itu perbuatan tidak ber etika, itu tindakan BARBAR yang tidak dapat di benarkan, apalagi dia oknum polisi yang ngerti hukum, kok berbuat seperti itu" jelasnya.

Lambanya proses hukum atas laporan Ponirin,  diduga akibat ada keterlibatan pihak-pihak terkait dalam masalah itu, sehingga laporan Ponirin terabaikan, saya menduga persoalan ini suda dirancang sedini mungkin,  rekayasa pun di mainkan agar persolan menjadi kabur.

Seharusnya, langka awal yang dilakukan olek kepolisian atas laporan Ponirin, periksa Supir Exsavator sebab dia pelaku utama, setelah mendapat keterangan dari pelaku, nanti semua akan terjawab pada BAP.

Ponirin melapor di Polres Batu Bara, bahwa pohon sawitnya dirusak, maka yang merusak siapa, pakai apa, siapa saja yang ikut merusak, itu yang harus diproses, masak orang lapor ada pengruskan pohon sawit, kasusnya bisa diambil alih Poldasu, tanda kutif ada apa ini,ucap Helmy mengahiri.  (R01*)

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *