HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.

Arsip Blog

Kontributor

WAKIL KETUA DPRD H.MUHAMMAD AZWAR SSi.MM, TERIMA PERWAKILAN DELEGASI  DARI GTKHNK35+  KOTA TEBINGTINGGI

By On Juli 07, 2020


Mashuri.Info,- Tebingtinggi
Perwakilan Guru dan tenaga pendidikan honorer Non Kategori usia  35 tahun lebih (GTKHNK35+) Kota Tebing tinggi  (Selasa,7/7/2020) yang diketua oleh Iman Taufik, S.Pd menyampaikan haporan hasil Rakornas di Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2020 dengan kesimpulan antara lain:

1. Untuk Mengangkat GTKHNK 35+ menjadi PNS tanpa Tes melalui Kepres Presiden

2. Membayar gaji Guru Honorer dan Tenaga Kependidikan Honorer  yang berusia di bawah 35 tahun melalui APBN secara bulanan.

Laporan dimaksud diterima langsung oleh Wakil ketua DPRD Kota Tebingtinggi  H.Muhammad Azwar S.Si. MM dan Ketua komisi III Bidang Pendidikan Joner Sitinjak di ruang kerjanya.

" Kami sangat mengapresiasisi kawan-kawan  yang  tergabung dalam gerakan GTKHNK 35+" ujar Azwar,

' dan kami mau semua Guru-guru yang masih berstatus tenaga honorer diatas usia 35 tahun segera didata  seluruhannya serta dapat bergabung dengan GTKHNK35+  dan kami juga siap memfasilitasi agar seluruhnya mendapatkan rekom dari Bapak walikota Tebingtinggi dan Kepala Dinas Pendidikan serta ketua PGRI Tebingtinggi " imbuh Azwar.

Wakil Ketua DPRD H.Mihsmmad Azwar SSi,MM beserta Joner Sitinjak selaku Ketua  komisi 3 bagian Pendidikan DPRD Kota Tebingtinggi menutup acara pertemuan di ruang kerjanya

dengan tersenyum penuh rasa persaudaraan sama serperti saat menyambut kedatangan para delegasi dari GTKHNK35+ Kota Tebingtinggi  tersebut. .(Skn.01)

Desa Tinoka Dusun 2 Segi Hutan Sipispis Dikunjungi Ribuan Orang

By On Juli 06, 2020






Serdang Bedagai / MASHURI info /  Panorama yang begitu alami membuat ribuan orang dari berbagai daerah berdatangan dipemandian air terjun yang terletak didesa Tinoka dusun 2 Segi hutan kabupaten Sergai (5/7).







Untuk mendapatkan udara Segar dari pantulan air berbaur dengan pepohonan dan dua tebing kiri kanan ditambah lagi air yang jatuh dari atas tebing para pengunjung dikenakan oleh pihak terkait/panitia Rp 5000 untuk parkir mobil,Rp 2000 parkir sepeda motor,Rp 1000 hari biasa,Rp 2000 hari libur untuk masuk menuju pemandian tersebut.




Keindahan alam ini diakui oleh salah satu pengunjung Bapak Juliman (53) datang dari Pabatu kamp Baris Sergai mengatakan kepada awak media ini untuk keselamatan orang banyak hendaklah pihak terkait/panitia membenahi jalan menuju pemandian yang begitu terjal licin berbatuan dan jauh perlu dibuat anak tangga ungkapnya.


Lonjakan pengunjung yang datang pulang dipemandian air terjun segi hutan ini sekitar seribu orang Bahkan lebih nampak pada hari minggu. Besarnya rasa ingin tahu dengan keindahan alam air terjun segi hutan telah dua kali didatangi pengunjung dengan konvoi sepeda dayung lebih kurang 20 peserta yg berasal dari kota Rampah tutur Kadus 2 Bapak Ngatimen (52).


Tambahnya mengenai keselamatan untuk para pengunjung pihak terkait/ panitia telah mengantisipasi kedatangan Bandang atau banjir yang datang tiba tiba Mereka telah Kerahkan peserta dibagian jauh dihulu sungai untuk memantau kedatangan banjir tersebut segera mungkin akan mengabari rekan yang dihilir dengan menggunakan handfon /hp.


Keindah alam sudah ada didusun 2 untuk melestarikan budaya kepariwisataan kadus meminta kepada Pemkab Sergai untuk turut perhatian pada pemandian ini agar tertata lebih rapi hingga minat pengunjung lebih besar untuk datang menikmati kesegaran air terjun tersebut. HarapNya.. (Yus).

Pemerhati Menilai, Beberapa Poin Pada LKPJ Kota Tebingtinggi Masih Luput Dari Pembahasan

By On Juni 23, 2020


Mashuri.Info | Tebingtinggi
Pemerhati sosial kembali  kritisi Realisasi anggaran di APBD Kota Tebingtinggi sejak tahun 2011 s/d tahun 2019, yang dinilai menjadi momok buruk, dan mengarah pada penilaian negatif dikalangan Aktifis, LSM dan Media.

Penilaian negatif  yang dilontarkan S Tambunan(44) kepada instansi pemerintah tersebut, terkait administrasi di beberapa Dinas Pemko Tebingtinggi dari mulai Bagian keuangan, SEKDA sampai kinerja DPRD yang dinilai belum maksimal

Hal itu disampaikan S.Tambunan kepada media Selasa(23/06/2020) dibilangan BP7 ketika bincang-bincang terkait LKPJ yang baru digelar eksekutif dan legislatif beberapa waktu lalu

S Tambunan mengatakan "kurangnya kinerja pihak Pemko menggunakan dan memanfaatkan APBD dalam sembilan tahun ini. Sehingga rasa tanggungjawab dan rasa peduli pihak Pemko belum terlihat maksimal, hingga beberapa poin pada pembahasan LKPJ dinilai S Tambunan luput dari pembahasan.

"Akibat dari rentetan dugaan ketidak pedulian itu output dan input pada APBD selama beberapa tahun ini menuai hasil yang jauh dari harapan, seharusnya pihak Pemkot Tebingtinggi menyikapi permasalahan ini"  Tuturnya

"Saya sebagai masyarakat yang peduli atas kondisi ini, sempat mencoba untuk meminta penjelasan,baik kepada Ketua lembaga DPRD , Sekda, Kabid Keuangan dan Dinas terkait, Sayang-nya pihak-pihak terkait di pemerintahan kota Tebingtinggi yang seharusnya bisa menyampaikan pencerahan kepada kita sebagai masyarakat, masih selalu memberikan alasan belum ada waktu untuk bisa dikonfirmasi" Ungkap ketus S Tambunan

S.Tambunan juga menambahkan, Dari beberapa permasalahan yang saya pahami dan data yang ada, Saya sempat melakukan koordinasi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tebintinggi  Mustaqpirin SH pada Kamis (18/06/2020) yang lalu.

Dari sana saya mengambil kesimpulan kalau masyarakat harus bisa berkomunikasi meminta penjelasan terkait hal itu pada pihak Dinas dan pihak DPRD agar alasan atas permasalahan itu bisa terang benderang, ungkap S.Tambunan

Dan dari hasil koordinasi saya pada pihak Kajari, kalau terkait permasalahan dugaan korupsi, masyarakat bisa melaporkan secara tertulis pada pihak Kejaksaan Negeri Kota Tebingtinggi ,  Ungkap S Tambunan (report-red)

ASN BOLEH JADI PENGURUS DAN ANGGOTA LSM MAUPUN ORMAS LAINNYA

By On Juni 18, 2020


Mashuri. Info - Tebingtinggi
Pribadi seorang ASN tentu memiliki hak-hak sebagai warga negara untuk masuk LSM, namun ketika ASN menjadi anggota atau pengurus partai politik, tentu akan dikenai sanksi karena hal itu jelas menyalahi aturan,

Selama tidak mengganggu kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) boleh bergabung dalam jajaran kepengurusan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa niat yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

Organisasi tersebut bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.
Maka secara garis besar organisasi non pemerintah. Organisasi LSM bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (nirlaba).

Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang dilakukan koperasi ataupun organisasi profesi.

“Kalau ada ASN yang berprofesi ganda alias merangkap jabatan dengan menjadi pengurus LSM atau Organisasi Masyarakat (Ormas), namun tugas utama mereka sebagai abdi dan pelayan masyarakat tidak terganggu serta terabaikan, ya sah-sah saja,” 

Memang tujuan LSM dan Ormas itu didirikan untuk memantau, mengkritisi kinerja pemerintah, tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)  hanya melarang masuk dalam Organisasi Asing saja. Dimana aturan dan larangan tersebut terdapat di pasal 4 ayat 3 yang berbunyi “Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional”.

Sebenarnya tidak ada masalah jika banyak ASN saat ini yang berlindung di Ormas dan LSM yang ada di Indonesia,

ASN tidak boleh menjadi pengurus partai politik., Namun kalau jadi anggota dan pengurus ormas dan LSM boleh berdasarkan PP 53 tahun 2010,” 

Tidak ada larangan yang mengatur bahwa ASN masuk menjadi anggota LSM, karena ketika dia sudah bebas dari jam kerja sebagai ASN, maka dia adalah warga negara sehingga boleh-boleh saja menjadi anggota LSM .(Skn. 01)





Ketua DPC LSM KPK Minta Pemko Tebingtinggi Tinjau Pemilik Sewa Kios Pasar kain Yang Tidak Transparan

By On Juni 17, 2020


Mashuri.Info - Tebingtinggi
Salah seorang anggota DPRD Kota Tebingtinggi Mulyadi yang duduk di komisi Dua saat dikonfirmasi awak media melalui WhatsApp terkait banyaknya kios yang masih  kosong mengatakan

"Kita telah mempertanyakan ke Dinas perdagangan, kemudian dinas perdagangan menyampaikan bahwa Hal yang menyangkut Pasar kain itu wewenang tim pasar kain" ucapnya

"Untuk itu sudah saya sarankan agar mengirim surat kepada ketua Tim normalisasi pasar kain agar pengelola annya diserahkan ke dinas perdagangan" lanjutnya

Hal ini terungkap pasca Ketua DPC LSM Komunitas Pemburu Korupsi (KPK) kota Tebingtinggi Fahmi Ismail melayangkan surat ke DPRD kota Tebingtinggi menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang merasa di tipu atas hilangnya hak mereka berdagang di pasar kain ,

Fahmi ismail meminta pemerintah kota Tebingtinggi  meninjau dan mendata ulang nama-nama pemilik sewa kios pasar kain karena dinilai tidak transparan

Banyak nya Kios pasar kain yang kosong pada lantai dua dan tiga, serta adanya beberapa nama yang sebelumnya bedagang disana, namun tidak mendapatkan kios setelah pasar kain direnovasi, menjadi indikator adanya pembagian kios yang tidak tepat sasaran

Apalagi adanya laporan  ahwa pedagang yang sebelumbya berdagang disana,  setelah selesai direnovasi namun tidak lagi mendapatkan tempat kios untuk berdagang

Hal itu jugalah yang disampaikan Fahmi Ismail kepada awak media Selasa (16/06/2020) di bilangan jalan Sutomo.

"Sebelum pasar kain di renovasi Maidar br Malau berdagang disana, selanjutnya Br Malau terdata sebagai penerima hak sewa pasar kain  setelah pasar Direnovasi , seperti yang di janjikan Dinas terkait, namun kios yang seharusnya tidak didapatkan" ungkap Fahmi melanjutkan Meterangannya

Tambahnya lagi "Kita telah turun ke pasar kain tersebut, beberapa kios pada lantai dua dan tiga masih banyak yang kosong, bahkan setelah kita dalami nama-nama pedagang disana pun tidak sesuai dengan nama sebelum pasar kain direnovasi"

"Jika permohonan kita tidak di indahkan para pemangku kepentingan disana, dengan bukti yang ada kita akan bawa ini ke APH untuk menindaklanjuti kecurigaan bahwa  di pasar kain ada indikasi jual beli Kios  " ungkap Fahmi menutup keterangannya.(tim red)

Oknum Honorer Diduga Melakukan Pungli Uang BST Warga Yang Terdampak Covid-19

By On Juni 17, 2020



TebingTinggi / MASHURI info /
Diduga Seorang oknum honorer di Kelurahan Tebingtinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebingtinggi, berinisial, BB ( 43 ), diduga melakukan pungli dana Bantuan Sosial Tunai (BST), yang berjumlah Rp.600.000, dari Pemerintah, untuk warga yang terdampak virus corona (COVID-19).

Informasi yang berhasil diperoleh wartawan dilokasi,Selasa(16/6) sekira pukul 10:00 Wib, melalui beberapa orang warga penerima dana BST yang mewakili berinisial P, warga  Kelurahan Tebingtinggi, kota Tebingtinggi,kepada wartawan mengatakan, " Memang benar ,ada seorang oknum honorer di Kelurahan Tebingtinggi berinisial BB, ada datang kerumah kami untuk  mengutip  uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), setelah dana BST kami terima melalui pihak PT Pos Indonesia " ungkapnya.

" Esok harinya oknum honorer tersebut,kembali datang ke rumah warga dengan  menerima uang BST,untuk  melakukan pengutipan  uang sebesar 50 ribu rupiah,dengan berdalih uang tersebut nantinya untuk di gunakan  membuat perpanjangan dana Bantuan Sosial Tunai ( BST ) " jelasnya.


" Bahkan  dirinya menambahkan,bukan dirinya  saja yang di mintai uang untuk pembuatan perpanjangan dana BST,melainkan ada belasan warga di kelurahan Tebingtinggi,yang juga di mintai uang sebesar 50 ribu rupiah oleh oknum honorer dari Kelurahan Tebingtinggi " Tambah dia dengan rasa kecewa.

Dengan adanya  pengutipan yang di lakukan oleh oknum kepada warga,belasan warga yang penerima dana BST merasa resah dan kecewa,maka dari itu warga memminta kepada Walikota Tebingtinggi, untuk memanggil oknum honorer beserta lurah Tebingtinggi,terkait adannya pengutipan liar dana BST tersebut.

Sementara itu, Lurah Kelurahan Tebingtinggi, Kecamatan Padang Hilir, Miranda, kepada wartawan mengatakan,terkait adanya pengutipan yang di lakukan oleh anggotanya, dirinya tidak tahui sama sekali dengan adanya pengutipan dana BST sebesar 50 ribu rupiah kepada warga,yang di lakukan oleh anggotanya berinisial BB,maka itu kita akan minta keterangan anggotanya,apabila benar adanya pengutipan tanpa sepengetahuan saya,saya akan berhentikan angota saya tutup Lurah.( red)

M.Yusuf Siap Dikonfrontir Ulang Dalam Kasus Korupsi Tanggul Sei Padang 2013

By On Juni 14, 2020


Mashuri.Info || Tebingtinggi
Kasus korupsi Pembangunan tanggul Sei Padang tahun 2013, kembali bergulir di Kejaksaan Negri Tebingtinggi, Setelah Tim Pidsus berhasil membekuk Samsul, pemegang kuasa Direktur CV Safitri dari kediamannya, Kamis (07/06/2020)  lalu  yang buron sejak 2017.

Kasus korupsi yang sempat menyeret M.Yusuf salah satu ASN di Dinas PUPR Tebingtinggi itu, kini memasuki babak baru ditangan Kajari Tebingtinggi Mustaqfirin SH yang belum lama menjabat.

Dalam kasus ini M.Yusuf sempat merasakan dinginnya jeruji serta hilangnya hak pensiunnya selama mengabdi sebagai ASN, telah menjalani hukuman 1 tahun 6 bulan, oleh Pengadilan Tipikor Medan pada 2017 lalu, dan kemungkinan akan menjadi saksi Kembali.

Sementara itu M Yusuf  saat di temui  wartawan terkait kasus Pembangunan Tanggul Sei Padang  yang menelan anggaran  mencapai 1,5 M, mengungkapkan siap proaktif jika ia dipanggil kembali menjadi saksi.

"Saya Apresiasi kinerja Kajari Tebingtinggi atas kasus ini, saya siap di konfrontir ulang atau di panggil kembali  sebagai saksi jika pihak kejaksaan memerlukannya. Ini saya lakukan untuk Menepis stigma negatif kepada saya, yang menjadi beban moral kepada saya juga keluarga saya yang harus di luruskan”, kata Yusuf.

Hal itu disampaikan M.Yusuf kepada media saat bincang-bincang terkait permasalahan tersebut pada Kamis (11/06/2020) di bilangan great Market jalan Merdeka Tebingtinggi

“ Ini merupakan preseden buruk bagi diri saya dan keluarga, dan selama kasus ini belum di ungkap tuntas bathin saya terasa sakit. Tapi setelah adanya penangkapan Samsul yang di lakukan oleh pihak Kejari  Tebingtinggi harapan itu muncul lagi di diri saya,”ujar M Yusuf.

Konfirmasi awak media pada Jumat (12/06/2020) sekira pukul 11:15wib terhadap pihak kejaksaan negeri Tebingtinggi, belum membuahkan hasil sejauh mana perkembangan kasus tersebut.

"Kasi pidsus untuk saat ini belum bisa di temui pak, masih melakukan pemeriksaan, jadi tolong tinggalkan nomor WhatsApp nanti kami hubungi" kata  Asisten Pidsus kepada awak media (tim-red).

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *