HEADLINE NEWS

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

Diberdayakan oleh Blogger.
Di Duga wanita Hamil 6 Bulan Ngaku Dianiaya, Saat Diperiksa Deasy Kembali Alami Sakit Diperut

By On April 29, 2021


Teks Foto : Foto orang tua Deasy Natalia

Percut - Malang betul nasib Deasy Natalia Br Sinulingga dan bayi dikandungannya pasalnya belum lagi sembuh sakit yang dirasakan dibagian perutnya pasca dirinya yang mengaku diduga dianiaya oleh oknum polisi dan Kapolsek di Polsek Percut Sei Tuan. Kini dirinya kembali mengalami sakit kembali akibat ulah penyidik yang ingin mengambil hp pelapor diduga secara paksa.


Pengakuan ibu pelapor bernama Novi kepada wartawan mengatakan kedatangannya ke penyidik Polrestabes Medan memenuhi panggilan sesuai yang diterimanya pada beberapa waktu yang lalu. Miris, keributan terjadi bermula anaknya memegang Hp saat diperiksa juper, kemudian juper merasa keberatan lalu menuding Deasy merekam saat di periksa.

"Saat kami di periksa oleh juper, Desy megang Hp,lalu dituding juper seolah Desi merekamnya.Kemudian Desy pun gak terima karena anak saya tidak ada merekam saat diperiksa juper. Lalu juper menarik hp yang dipegang Desy, tarik menarik pun terjadi dan keributan sesaat," ujar Novi pada Rabu (29/4/2021).

Setelah keributan terjadi pemeriksaan ditunda, pihak pelapor pulang dikarenakan perutnya sakit.Sebenarnya pemeriksaan tetap harus berjalan demi keadilan terujud.

"Perut Desy merasa sakit, kondisinya lagi hamil. Saya berharap pemeriksaan tetap diproses akan tetapi anak saya Desy tidak sanggup menahan rasa sakit perutnya diduga akibat keributan dan tarik menarik hp tersebut," ucapnya.

"Kata Deasy saat mengadu kepadaku perutnya semakin sakit dan rasa sesak terasa dibagian perutnya," imbuhnya dengan raut wajah seorang ibu yang khawatir dan cemas akan keadaan anaknya yang sedang mengandung.

Ia menambahkan agar pihak penyidik (juper) bersikap profesional dalam melakukan pemeriksaan. Selama tiga jam di ruangan juper, namun pemeriksaan belom rampung.

"Kami dah tiga jam diruangan juper, namun pemeriksaan yang dilakukan juper bertele-tele maksudnya pada waktu memeriksa sebentar-sebentar penyidik ke luar ruangan dan itu kerap terjadi saat kami dimintai keterangan terkait laporan anak saya melaporkan AKP Janpiter Napitupulu. Saya hanya menuntut keadilan dan proses laporan saya dipercepat," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi awak media Waka Sat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Rafles dan Penyidik wawancara/interogasi  Polrestabes Medan Iptu Ardian Yunan melalui Whatsap belom direspon/balas  hingga berita ini dilayangkan ke meja redaksi terkait keributan dan tarik menarik Hp si pelapor (Desy) sehingga pemeriksaan oleh juper tertunda diduga akibat kejadian itu perut Desi yang lagi hamil mengalami sakit.

Sebelumnya diberitakan Kepada wartawan ibunya bernama Novie Ritani Ritani Lumban Tobing (56) mengaku pasca yang terjadi di Polsek Percut Sei Tuan beberapa hari yang lalu, anaknya kini kerap kali mengalami sakit di bagian perutnya. Selasa (27/4).

"Kakinya masih, pagi setelah kejadian Desi mengadu bahwa perutnya sakit hingga ada keluar darah, saya sempat berdoa ya Allah jangan lah sempat anak saya melahirkan sebelum waktunya," katanya dengan sedih.

Di hari yang sama deasy dibawa ibunya ke Rumah Sakit, menurut dokter pada bayi dikandungannya dibagian leher terlilit tali pusar.

"Jadi dibilang dokter itu ke anak saya kalau bisa jangan terlalu capek kali kalau bisa jangan sampai terjadi lagi karena bisa di operasi jadinya, itu anak saya ngak ada ngomong ke dokter soal kejadian di Polsek itu," ungkapnya.

"Anak saya bertanya 'apa mungkin keluar darah itu karena aku di tolak itu ya Mak'," imbuhnya.

Deasy kata Novie mengadu kepadanya bahwa pada saat kejadian di Polsek itu, ia sempat mendapat ancaman kematian dari anggota Polsek Percut Sei Tuan.

"Kata anak saya dia dibisikkan oleh anggota disana baju hitam dengan mengatakan 'Kau nanti diluar dapat Mati kau kubikin' itu kata yang baju hitam itu," akunya.

Hingga kini menurut Novie anaknya sering kali mengalami sakit dibagian perutnya, namun begitu ia berharap dan selalu berdoa agar tidak terjadi apa apa terutama kepada bayi yang dikandung anaknya.

terkait dilaporkan nya Kapolsek Percut Sei Tuan, AKP Janpiter Napitupulu ke Polrestabes Medan, ia mengatakan apakah itu cukup bukti.

Deasy dihadapan wartawan dikediaman nya Jalan Baru Lingkungan IV Bhayangkara 1 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung mengatakan dirinya sudah melaporkan kejadian yang di alaminya ke Polrestabes Medan. 

"Saya laporkan ke Polrestabes adalah Janpiter Napitupulu dengan anak buahnya atas laporan penganiayaan seperti yang tertuang dalam laporan polisi nomor : LP/B/818/K/IV/2021/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA," katanya, Selasa (20/4/2021).(DN) 

Terbitkan SKT Tidak Sesuai Isinya Coki Golan's Laporkan Kades Kualatanjung ke Polisi

By On April 28, 2021

  


BatuBara -- Mendapati Adanya dugaan Penyalahgunaan Wewenang oleh Kades, Usman kepala Desa Kualatanjung kecamatan Sei Suka BatuBara di Polisikan Ketua Himpunan Putra Putri Angkatan Darat (HIPAKAD) kota Tebingtinggi A.Toni Nainggolan Rabu sore (28/04/2021) sekira pukul 15:00wib ke Mapolres Batubara

Mengetahui Perbuatan Curang Oknum kepala Desa Usman dalam menerbitkan 4 surat keterangan Tanah (SKT) yang tidak sesuai dengan Alas Hak SKT Dasarnya, A.Toni Nainggolan yg akrab di sapa coki bersama Team Badan Bantuan Hukum Advokasi Indikator kota Tebingtinggi melayangkan surat Pengaduan Masyarakat pada Polres Batubara untuk segera menindaklanjuti dugaan awal Temuan tersebut

Usai Melayangkan Laporannya, Kepada wartawan Pria yang akrab di sapa di kota tebing coki Golan's itu menyampaikan kalau Pengaduan itu bertolak dari Terbitnya Surat Keterangan Tanah SKT yang tidak sesuai dengan Alas Dasarnya

"Hari ini saya bersama Team BBHA Indikator kota tebing tinggi Melayangkan Laporan ke sini (Mapolres Batubara) karena ada dugaan Perbuatan Melawan hukum yang diduga dilakukan Oleh Usman Sebagai Kades Kualatanjung dusun 1 " jelasnya

Di jelaskanya " Disini ia (Usman) ada menerbitkan 4 SKT pada tahun 2018 terhadap 4 orang pembeli dari Satu Dasar SKT, Yakni SKT nomor 20 tahun 2004, dimana pada Dasarnya SKT nomor 20 tersebut sesuai keterangan Dari dokumen surat Berjumlah Lebar 100 meter dan panjang 400 meter Yang jelas 40.000.M2,

Namun Setelah di pecah menjadi 4 bagian SKT, bisa Menjadi Lebar 150 meter dan Panjang 400 meter yang kalau di jumlah menjadi 60.000.M2 dimana jelas ada penambahan Luas di sana dari 4 hektar menjadi 6 hektar" ungkapnya

Masih kata bg golan " Jadi kalau sudah seperti itu apa namanya? Apakah dia (Kades) tidak menggunakan jabatannya dalam menerbitkan surat keterangan Tanah yang tidak sesuai Isinya ? Tentukan di satu sisi ada yang di untungkan maupun dirugikan" katanya

Surat Laporan Masyarakat yang di lengkapi dengan file Pendukung berupa 4 SKT tahun 2018 dan Dasar terbitnya, yakni SKT nomor 20 Tahun 2004 dan di Terima Kasi Umum pada Mapolres BatuBara

" Surat kita di terima Kasi Umum Mapolres BatuBara, semoga Polisi Bisa sigap menanggapi Pengaduan kita, Agar tiada lagi Oknum Kepala Desa yang berbuat Curang " tutupnya.(red**)

Terkait Perusakan Lahan di Kuala Tanjung Batu Bara Pendamping Hukum (PH) Ponirin Layangkan Surat Ke Mabes Polri

By On April 28, 2021

 


Tebingtinggi -- Terkait Laporan Perusakan Lahan di Desa Kualatanjung  BatuBara, yang Berproses Dinilai Lambat, Pendamping Hukum (PH) Ponirin Layangkan Surat Ke Mabes Polri, juga  beberapa instansi pengawasan Hukum di Jakarta Pusat  Selasa (27/04/2021) melalui Kantor Pos.

Laporan perusakan dengan nomer LP /154/ IV/ 2020/SU/Res Batubara pada 12 Maret 2020 Lalu, Atas pengrusakan lahan yang diduga dilakukan oleh oknum Polwan Brigadir Marisa  Simanjuntak beserta orang-orang suruhannya pada 12 Maret 2020 hingga April 2021 sudah setahun hingga dinilai  jalan di tempat  belum ada kejelasan dari Pihak penyidik yang dalam hal ini Dirkrimum Polda Sumut, maupun Kabid Humas Polda Sumut.

Kasus yang saat ini telah dilimpahkan ke  DirKrimum Polda Sumut sejak Oktober 2020, dalam pantauan awak media belum ada informasi yang di rilis Pihak Penyidik, Meski telah dikonfirmasi namun tidak ada Jawaban dari pihak DirKrimum Polda-Su.

Atas permasalahan tersebut Pihak Pengacara korban, M.Abdi SH, Paris Sitohang SH Dan Bambang Santoso SH melayangkan surat Laporan pengaduan atas dugaan pelanggran Ham yang diduga dilakukan oleh Penyidik Polda Sumut.

Kepada wartawan Selasa Siang (27/04/2021) sekira pukul 14:00wib di bilangan jalan merdeka  Kota Tebingtinggi para pendamping Hukum Ponirin  menyampaikan kalau mereka melalui "BBH Indikator"  melayangkan surat ke Mabes Polri dan beberapa Pengawas Hukum di Pusat, melaporkan dugaan pelanggran Ham yang  diduga dilakukan Oleh Penyidik Polda Sumut.

"Melalui Badan Bantuan Hukum Indikator, Hari ini Kita surati , Kapolri, Kabareskrim Polri, Kabid Propam Mebes Polri, Wassidik Mabes Polri,  Komisioner HAM RI,  Kompolnas RI, dan Kabag Wasidik Polda-Su, karena kita menganggap Laporan kita  Sudah tidak sesuai dengan Penanganan nya" jelas Bambang Santoso SH.

Lanjut Bambang  "Dalam hal ini, Pihak kita yang sangat dirugikan, melaporkan perusakan yang dilakukan secara bersama-sama Oleh Pihak Oknum Polwan Marisa Cs,  Terus kita di laporkan membuat Surat Palsu, masak Penyidik mengejar-ngejar alas hak Surat tanah kita, sementara kita bisa buktikan kalau surat milik kita  lengkap dan sah dan dapat kita pertanggungjawabkan secara hukum, Kenapa Tidak Legal Surat Tanah Marisa Yang Di Kejar Sebagai Pelapor" jelasnya.

" Kalau Penyidik Profesional Saya yakin permasalahan ini sangat mudah diungkap, Di laporkan Pembuatan Surat Palsu Kepada klaien Kita Oleh Pihak Marisa Simanjuntak saya yakin Tidak berpijak pada Dasar yang Kuat, sebab klaein kita tidak pernah membuat surat menyurat, semua saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik masak belum dapat juga benang merah dari permasalahan ini" ucapnya kesal.

"Perusakan jelas adanya, Kita lihat lah bagaimana kinerja Para pengawas Penegak hukum di pusat setelah menerima surat yang kita layangkan, untuk itu kita akan tetap berupaya menuntut kesetaraan dimuka Hukum"  tutupnya.

Sampai berita ini di tayangkan redaksi pihak penyidik belum menjawab konfirmasi awak media terkait sejauh mana perkembangan penyidikan pada  Laporan Perusakan Lahan tersebut.(Repoart-red S.S)

12 Bulan Belum Cukup Bagi  POLDA-SU Tetapkan Tersangka Atas Perusakan Lahan di Kuala Tanjung

By On April 21, 2021

 

               Ilustrasi
 BatuBara -- Polda Sumut masih belum tetapkan satu pun tersangka dalam Kasus Perusakan yang di duga dilakukan Oknum Polwan Marisa Cs, pada lahan Ponirin Di Dusun 1 Desa Kualatanjung kabupaten BatuBara Sumatera Utara.

Kasus Perusakan lahan yang dilaporkan Korban Ponirin sejak 12 Maret 2020 dengan nomer Lp/154/IV/2020/SU/Res Batubara sampai Maret 2021 saat ini belum ada kepastian hukum atas laporan tersebut yang saat ini telah ditangani Pihak Dirkrimum Polda-Su.

AksiPerusakan lahan yang dilakukan secara bar-bar oleh kelompok yang Diduga suruhan oknum Polwan Marisa Simanjuntak sampai kini masih berkeliaran bebas hingga membingungkan pihak Kuasa hukum Pelapor.


Vidio detik-detik Pengrusakan

Konfirmasi awak media terkait perkembangan penyidikan pada Kasus tersebut ke Mapolda Sumut yang dalam hal ini DirKrimum Polda-Su Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengarahkan konfirmasi ke Kadiv Humas Polda

" Konfirmasi ke Kabid Humas ya" isi WhatsApp DirKrimum Polda-Su kepada wartawan

Sementara konfirmasi yang dilayangkan Melalui WhatsApp ke Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi terkait Perkembangan Penyidikan Kasus tersebut sampai 3x24 baru di jawab Minggu Malam (18/04/2021) sekira pukul 22:29 wib menyampaikan

"Saya Belum dapat Konfirmasi Dari Penyidik" balas Komisaris Besar Polisi Lulusan Akpol 98 itu

Menanggapi kasus tersebut, Kuasa hukum Pelapor Paris Sitohang SH Senin pagi (19/04/2021) sekira pukul 10:00wib dikawasan food court Jalan Peteran kepada wartawan menyampaikan masih merasa bingung kenapa sampai berlarut-larut seperti ini, padahal perusakan itu nyata Lengkap Saksi dan bukti buktinya

"Kita bingung Kenapa sampai 12 bulan masih belum cukup bagi Polisi Mengungkap Kasus Perusakan lahan Klaein saya, Saksi dan Bukti jelas, Bahkan dalam RDP Komisi A DPRD Sumut bersama Pihak Polda-Su, Polres Batubara dan pihak terkait, Sudah jelas dinyatakan Kasatreskrim Polres BatuBara ada unsur Pidananya disana" kata Paris.

                  Paris sitohang

Lanjut Paris "kita Berharap Polisi Segera menyelesaikan Kasus ini, setahun Kasus ini ibarat ngambang, Sementara semua saksi sudah di panggil pihak Penyidik" tutupnya

Kasus perusakan lahan yang bermula dari datangnya Sekolompok orang, diduga dibawah komando Oknum Polwan Marisa merusak lalu menguasai lahan tersebut secara sepihak sejak 12 Maret 2020, dimana historis kepemilikan dan penguasaan fisik lahan telah 10 tahun di kelola Ponirin.

Kasus yang sudah sampai menjadi perhatian Kapolri jenderal Polisi Idham Azis dalam Rapat kerja Bersama DPR-RI 30 september 2020 hingga kini April 2021 catatan dalam pantauan awak media masih juga dalam Penyidikan DirKrimum Polda-Su. (tim-red/SS)

Judi Tembak Ikan Merek "Joker 88" Eksis Beroperasi Di Bulan Suci Ramadhan

By On April 18, 2021


Medan - Tanpa memikirkan masuknya Bulan Suci Ramadhan dan memikirkan kesehatan serta tak mematuhi Protokol Kesehatan, Judi tembak ikan Merek Joker "88" Jalan Selam I / Industri, Kelurahan Tegal Sari Mandala I, Kecamatan Medan Denai, eksis beroperasi tanpa memikirkan peraturan kesehatan soal penyebaran virus covid 19 yang lagi diperbincangkan. 


Pantauan wartawan dilokasi, Sabtu (17/04/2021) Siang, Judi tembak ikan yang diketahui milik inisial "AK" Dan Di Jaga oleh Inisial "AH" Keturunan Tionghoa Diduga kebal hukum, pasalnya, awal Bulan 3 Tahun 2021 pernah dilakukan penggrebekan oleh pihak kepolisian, namun, kembali beroperasi hingga saat ini walau memasuki Bulan Suci Ramadhan. 


"Pernah digrebek lokasi judi itu bang, tapi sebentar aja tutupnya, lalu buka lagi dia bang, diduga kebal hukum dan diduga sudah ada setoran mereka kepihak terkait, bentar lagi kami warga sini sama pihak Masjid bakal kami demo sendiri nanti bang, biar tutup sekalian, tidak menghargai masuknya Bulan Suci Ramadhan ", aku salahsatu warga sekitar yang enggan disebutkan namanya. 


Dilokasi, tak hanya kendaraan roda Dua, terlihat pengendara Roda Empat pun hilir mudik masuk kelokasi judi tembak ikan tersebut. Tak ayal, diarea judi tersebut yang meraup Ratusan Juta itu banyak para penggila judi tembak ikan main secara berkerumun secara bergantian.


"Itu bekas lokasi tempat karaoke QQ bang disunglap jadi tempat judi, ada sekitaran 5 mesin lah didalam, dijaga penjaganya keturunan Tionghoa juga disitu bang, kami warga sini sudah resah, dan kami mintalah kepada pihak Kepolisian khususnya Polda Sumut menutup lokasi judi tersebut", jelas warga lainnya kepada tim awak media yang juga enggan disebutkan namanya.


Mendengar itu, Kabid Humas Polda Sumut saat di Konfirmasi awak Media melalui pesan singkat via wa, Sabtu (17/04/2021) mengatakan dengan membalas ucapan salam dan mengatakan terima kasih infonya.(D/tim)

Pantas Diacungkan Jempol, Kapolsek Percut Sei Tuan Grebek Lokasi Judi Jackpo Dan Mesin Judi Tembak Ikan

By On April 14, 2021


Percut - 3 unit mesin judi jackpot dan 1 unit mesin tembak ikan di salah satu rumah warga di Jalan Lorong Aceh, Perumahan Agroria, Dusun 10, Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, diamankan Polsek Percut Seituan, Rabu (14/4/2021) Sore.

Pantauan wartawan dilokasi menyebutkan, diamankan 3 unit mesin jackpot dan 1 unit mesin tembak ikan, berawal dari adanya laporan warga yang sudah merasa resah akan keberadaan judi jackpot dan judi tembak ikan yang beroperasi disaat umat muslim menjalankan ibadahnya di bulan suci Ramadhan. 

Mendengar laporan masyarakat tersebut Selanjutnya Kapolsek Percut Seituan, AKP Janpiter Napitupulu beserta Kanit Intel, Iptu D Hutabarat, beserta anggota yang menerima laporan itu langsung gerak cepat ke lokasi dan mengamankan 3 unit mesin jackpot dan 1 unit mesin tembak ikan yang sempat disembunyikan di dalam rumah milik Hutabarat dan ditutupi dengan kain dan tikar.

Kapolsek Percut, AKP Janpiter Napitupulu kepada awak media, Rabu (14/4),  mengatakan bahwa dirinya akan terus menanggapi keluhan warga di Wilkumnya, apalagi terkait perjudian yang meresahkan warga.

"Kita akan terus brantas perjudian di wilkum Percut Seituan, apalagi ini bulan suci Ramadhan," ungkapnya.

Terpisah, Kadus 10, Desa Bandar Setia, Supendi kepada wartawan mengatakan bahwa dirinya mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek Percut Seituan yang langsung menanggapi laporan masyarakat, tentang adanya mesin jackpot dan mesin tembak ikan yang ada di wilayah Dusun 10 Desa Bandar Setia.

"Sangat berterima kasih atas diangkatnya mesin judi itu, karena selama ini adanya alat judi tersebut menjadi tempat orang berkumpul dan rawan pencurian/maling," pungkasnya.(RG/tim) 

Judi Jackpot Dan Tembak Ikan Merek "TK Rezeki" Resahkan Warga Di Bulan Suci Ramadhan

By On April 14, 2021


Medan - Judi Jackpot dan tembak ikan yang berada di Jalan Lorong Aceh, Perumahan Agroria, Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan, masih eksis beroperasi, Alhasil, warga sudah merasa geram akan aktifitas tempat judi tersebut yang beroperasi di Bulan Suci Ramadhan, walau memasuki Puasa Pertama. 

Pantauan wartawan, Rabu (14/04/2021) Siang, dilokasi menyebutkan, dilokasi Judi Jackpot dan tembak ikan bermerek TK Rezeki tersebut masih beroperasi secara terang-terangan, walau sudah memasuki bulan suci Ramadhan yang tibanya umat muslim melakukan kegiatan berpuasa. 

"Kami warga sini resah bang, tempat judi tersebut buka secara terang-terangan disini, apalagi ini bulan Suci Ramadhan tidak menghargai umat muslim melakukan ibadah, lokasi judi tersebut pun dekat dengan rumah ibadah kami, kami mintalah kepada pihak Kepolisian untuk menggrebek dan menutup lokasi judi tersebut", harap seorang ibu yang enggan disebutkan namanya berusia ditaksir sekitar 50 Tahunan kepada awak media. 

Tak sampai disitu saja, salah satu pengurus BKM Masjid didekat lokasi tersebut juga mengharapkan, agar pihak berwenang dapat menindak lanjutin aktifitas judi tersebut. 

"Kami mohon kepada Aparat Desa dan Aparat penegak hukum dapat segera menutup lokasi tersebut, lantaran kami resah dengan aktifitas yang dilakukan mereka, kami warga sini mau tenang beribadah, kalau tak juga di tanggapin, kami warga sini yang akan mendemo lokasi tersebut", ungkap "M" salah satu warga sekitar sekaligus tokoh Agama dilokasi tersebut, Selasa (13/04/2021) 

Kapolsek Percut Sei Tuan, AKP Janpiter Napitupulu, SH, saat dikonfirmasi wartawan perihal Judi tersebut mengatakan, akan mengecek kelokasi. 

"Sudah saya tunjuk anggota supaya kelokasi, dan akan kita tindak lanjutin", jelasnya kepada awak media.

Soal Video Bantahan Terduga Tangkap Lepas 45 Juta Polsek Medan Kota, Ketua KAUM Mahmud Irsyad Lubis, SH : Bantahan Mereka Tersebut Menjawab Kebohongan Mereka Sendiri

By On April 13, 2021


MEDAN – Terkait video bantahan keluarga dugaan tangkap lepas kasus narkoba jenis sabu yang ada dibeberapa media online terkait keluarga ketiga terduga tersangka memberikan upeti 45 Juta kepada pihak oknum Kepolisian Polsek Medan Kota merasa keberatan kepihak media target24jam.com.

Perihal berita dugaan Keluarga memberikan mahar 45 Juta tangkap lepas kasus narkoba oleh Pihak Oknum Polsek Medan Kota dan akan melaporkan ke Jalur Hukum melalui LSM yang terkait dengan diviralkannya video bantahan Ketiga terduga tersangka kasus Narkoba jenis sabu di media sosial via facebook di beranda Grub Gabe Gimbal yang tertulis dari Lsm Tamperak DPD Medan, Kamis (08/04/2021) Pukul 10.00 wib.

“Kalau mereka mau melaporkan pihak media ke jalur hukum ya silahkan dan itu hak mereka, kami siap menghadapinnya dan kami tunggu kabar dari pihak ketiga terduga tersangka yang ada divideo tersebut,”ungkap Rafael Pimpinan Umum Redaksi Target24jam.com.

Rafael menambahkan,”Harusnya yang mengajari mereka berbohong itu tahu yang namanya hak jawab,apa sudah terlanjur malu ya makanya memperalat orang dan anehnya ada pula LSM yang datang seperti pahlawan kesiangan yang tidak mengerti dengan undang undang pers yang tanpa sengaja sudah mempermalukan LSM nya sendiri,”ujarnya.

Tak hanya Rapael, Ketua Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM), Mahmud Irsyad Lubis, SH juga angkat bicara perihal video bantahan yang beredar di media Sosial Facebook tersebut mengatakan yang pertama itu pembahasan tentang azas suku.

“Ya yang pertama pembahasan soal Azas suku, yakni azas lex spesialis, rogat, dan lex generalis, yaitu hukum yang khusus menyampingkan hukum yang umum.Pers diatur oleh undang-undang pers dan semua kegiatan-kegiatan pers harus tunduk kepada undang-undang pers dan apabila ada individu seorang yang badan hukum yang keberatan terhadap isi pemberitaan, maka prematur sekali kalau orang tersebut melaporkannya ke Polisi.Mereka terlebih dahulu harus melangkahkan hukum sebagaimana hukum undang-undang Pers, mereka ajukan dulu hak keberatan, Maka hakikatnya bila murni lahirnya pemberitaan aktifitas pers, Polisi tidak berhak menerima laporan,”jelas Irsad Lubis.SH. kepada tim awak media, Senin (12/04/2021) Siang.

Lanjut Irsyad Lubis. SH, Bila mereka melaporkan awak media ke jalur hukum menurut itu tak ada masalah, hak mereka itu silahkan, tapi pihak media dapat mengadukan, melaporkannya dan meminta perlindungan dewan pers dan dewan pers menyuratin pihak kepolisian bahwa ini menyatakan ini sengketa pers domain pers tidak ada kepentingan Polisi.

“Perihal soal Polsek Medan Kota membantah melalui video ketiga keluarga terduga tersangka menerima upeti dari tangkap lepas dan tidak ditahan, ini semua harus dipisahkan bahwa aktifitas peredaran narkotika apalagi dalam hal ini kasus aquo narkotika jenis sabu2, itukan telah diatur undang-undang nomor 35 Tahun 1999 tentang narkotika, nah undang-undang itu kan berbeda dengan tindak pidana hukum lainnya, dalam kasus ini, maka setiap aktifitas itu harus tertangkap tangan, semua tertangan tangan, kenapa tertangkap tangan ? orang itu ditangani pada waktu memakai atau menggunakan? itulah diatur oleh pasal 127 dan saat orang itu ditangkap sewaktu memiliki, membawa, menguasai, dan mengedarkan narkoba itu 112 dan 114 pasalnya, terhadap pasal 112,114 tidak memerlukan orang ini urinenya positif atau negatif, yang memerlukan positif negatif adalah orang yang memakai.

Nah pertanyaannya, orang itu tertangkap memakai atau tidak, kalau tidak memakai maka tak berlaku pasal 127 itu, pakailah 112 pakailah 114, urine itu tidak diperlukan, orang yang menguasai, membawa dan mengedarkan narkotika tak memerlukan tes urine positif atau negatif, cukup bagi dia tertangkap memang ada urut. Nah kemudian ada pengembangan. pada kasus narkotika ketika seorang telah ditangkap maka dilakukan pengembangan, lihat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 Tahun 2014, bahwa setiap tindakan-tindakan penangkapan, setiap tindakan-tindakan penahan itu harus disertai dengan minimal 2 alat bukti, nah vonisnya sekarang pasca keputusan Mahkamah Konstitusi kalau orang sudah ditangkap dan sudah tersangka, maka logis dan pantas dilakukan penahanan berdasarkan alat bukti yang cukup. Tidak akan mungkin dihentikan kasusnya, ini ada saja alasan-alasan yang apa ini, saya kira ini alasan-alasan yang berlebihan secara hukum,”ungkapnya

Masih penuturan dari Irsyad menjelaskan
“Dalam video yang beredar,pihak keluarga membantah tak memberikan sepeserpun ke pihak Kepolisian malah mau melaporkan pihak media kejakur hukum, kenapa tidak pihak kepolisian yang dilaporkan bahwa nya itu memang salah tangkap”ujarnya.

“Ini sesuatu yang sebenarnya harus dijawab sendiri oleh mereka, kalau keluarga mereka sudah ditangkap atau sebagainya, seharusnya mereka kan harus melaporkan, tetapi kenapa mereka membantah seeakan-akan mereka membela sikap-sikap yang dilakukan oleh para penyidik dari Medan Kota, yang terkesan melakukan pelanggaran hukum.Saya kira pertanyaan itu sekaligus sudah mampu menjawab isi bantahan mereka, jadi ga usa kita belebihan, bantahan mereka sekaligus dapat menjawab isi pertanyaan itu sebenarnya,” jelasnya.

Pemberitaan sebelumnya, Terkait video keterangan keluarga ketiga diduga tersangka narkoba yang mengatakan tidak memberikan Mahar kepada Polsek Medan Kota saat ke 3 nya dilepaskan, membuat kembali Ketua Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM), Mahmud Irsyad Lubis, SH berkomentar, Senin (5/4/2021).

Menurut Mahmud Irsyad Lubis,”Menyangkut mengenai video ke 3 istri yang memberikan keterangan itu, kita menduga bahwa ini ada settingan dan ada pihak tertentu yang menyuruh mereka melakukan bantahan,”ungkapnya.

Lanjut Mahmud Irsyad,”Karena tidak mungkin pula mereka mengatakan memberi, karena itu bahaya, maka satu- satunya hanya membantah.

Tapi logika hukum tak bisa menerima bantahan itu, sebab pada waktu 2 orang ditangkap, itukan dilakukan pengembangan, ditangkap pasti ada barang bukti dan dilakukan pengembangan, berartikan ada yang menjual dan memiliki dan membawa dan sebagainya, karena korelasi bantahan itu dan dilapangan itu sangat bertentangan.

Karena bantahan itu kita ragukan, kita yakin ada pihak pihak tertentu yang menyuruh mereka membuat bantahan,” tegasnya.

Selanjutnya Ketua KAUM itu kembali mengatakan bahwa seperti keterangan Kanit Reskrim Polsek Medan Kota di Media, tentang ketiga ditangkap hanya diperiksa satu harian tanpa dimasukkan ke sel, maka logika hukumnya tak mungkin diamankan.

“Dalam narkotika itu sangat jarang diamankan yang ada ditangkap, karena kasus narkotika itu, orang tertangkap tangan membawa barang, jadi bukan diamankan, tapi tangkap dan pengembangan, karena dalam kata diamankan itu tidak logis dalam satu peristiwa narkotika, karena ditangkap membawa barang narkotika, dugaan pengembangan under cover sebagai peristiwa pidana, kalo tidak terbukti, tidak mungkin pengembangan, karena under cover, karena ada barang bukti,” tuturnya.

Lalu menurut Pria berkaca mata itu lagi bahwa menyangkut satu hari dan sebagainya, pihak berwenang harus uji lebih dulu dengan pembuktian buktian yang ada.

“Keterangan saksi, melihat CCTV yang ada atau lakukan pemeriksaan, jangan sampai ada dugaan mengatakan CCTV rusak dan sebagainya,” pungkasnya

Sebelumnya, (27/3/2021) ketiga pria tertangkap dan mendengkam dalam sel tahanan karena kepemilikan narkoba jenis sabu, 3 pria, Diki dan Andri, keduanya warga jalan Paduan Tenaga Kecamatan Medan Kota, serta dan Aswin Nasution, warga jalan Laksana Gang Gani, Kec Medan Kota, dikarenakan pihak keluarga ketiganya, diduga telah membayar uang sebesar Rp 45 juta kepada oknum Penyidik Polsek Medan Kota, sehingganya pada Sabtu (3/4/2021), ketiganya dibebaskan.

Tak lama kemudian (4/4/2021), keluarga ke 3 pria tersebut membuat video dan keterangan bahwa mereka tidak ada memberikan seperpun uang kepada Polsek Medan Kota seperti yang diberitakan beberapa media online, sementara itu, dikutip dari beberapa media online soal di Viralkan setor 45 Juta Keluarga Diki CS lakukan klarifikasi, Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Marvel menyebutkan, Diki, Adrian dan Andre, dipulangkan karena tidak terbukti bersalah.

“Mereka diperkenankan pulang sesuai prosedur. Hasil tes urine ketiganya pun negatif, Mereka diperkenankan pulang tanpa dikenai biaya apapun. Jadi tidak benar kalau polisi meminta 45 juta seperti yang diberitakan,”tambahnya.

Terkait dugaan Diki Cs ditahan selama seminggu, Marvel menyebut itupun hal yang mengada-ada. Sesuai prosedur, ketiganya dimintai keterangan oleh penyidik dan tidaK diselkan.

“Mereka kami periksa di ruangan penyidik Reskrim. Siapa bilang diselkan, ga ada itu,” katanya disalah satu media online perihal video bantahan keluarga ketiga Pria yang Pertama kali dibantah. (RG/tim) 

Maling Sepeda Motor Terekam CCTV Di Tembung, Korban Minta Pelaku Cepat Di Tangkap

By On April 13, 2021


Medan - Seorang Wanita yang berprofesi sebagai pengurus bayi (Baby Sister) di Jalan Pasar 3, Datuk Kabu, Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan, merasa sedih harus kehilangan sepedamotornya lantaran hilang dicuri maling, Senin (12/4/2021). 


Pemilik sepedamotor diketahui bernama Ade Yuli Ana Harahap (21), seorang Mahasiswi yang juga berprofesi sebagai Perawat Bayi, warga Gunung Tua, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) yang saat ini kost di Jalan Belat No 98, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung. Pagi itu (12/4/2021), korban berangkat bekerja mengurus bayi yang baru saja dilahirkan di Jalan Pasar 3, Datuk Kabu No 50 B, Desa Tembung, Kecamatan Percut Seituan tepatnya Apotik Berkah.

"Ini baru hari Pertama saya kerja disitu,"ungkap Ade kepada wartawan.

Selanjutnya korban yang berencana memandikan bayi pemilik Apotik itu, memarkirkan Honda beat hitam Nomor Polisi BB 2741 JI, di teras depan Apotik Berkah, kemudian korban masuk ke dalam rumah.

"Saat itu saya lupa mencabut kunci kontaknya," katanya.

Tak berapa lama, pelaku yang akhirnya diketahui 2 orang dan berboncengan dengan sepeda motor tanpa plat nomor, salah satu pelaku berbadan bongsor dan gigi agak tonggos, serta mengenakan topi warna hijau, datang ke Apotik dengan alasan mencari obat demam kepada penjaga Apotik itu.

"Saat itu, penjaga Apotik yang masuk ke dalam untuk mencari obat yang diminta pelaku, saat itulah pelaku beraksi mengambil dan melarikan sepeda motor korban dan aksinya jelas  terekam CCTV," terangnya.

Kemudian korban yang merasa dirugikan sekitar 17 juta, akhirnya (12/4/2021) melaporkan ke Polsek Percut Seituan Nomor LP/672/IV/2021/SPKT Percut.

"Saya berharap pelaku yang wajahnya jelas terekam CCTV, dapat segera ditangkap polisi," pungkasnya.

Panit Reskrim Polsek Percut Sei Tuan, Ipda Bakri kepada awak Media, Selasa (13/4/2021), mengatakan akan mengecek laporan tersebut.

"Terima kasih infonya dan akan segera kita upayakan menangkap pelakunya," terangnya.(R/tim)


Dugaan Oknum Polsek Medan Kota Menerima Upeti 45 Juta Tangkap Lepas Tersangka Narkoba.Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Rakyat Madani, Suhairi. SH, Angkat Bicara

By On April 11, 2021


Medan - Dikutip dari bahan berita media online target24jam.com, Terkait dugaan tangkap lepas kasus penyalahgunaan narkoba di Polsek Medan Kota dan Video yang beredar di Media Sosial, Suhairi SH. Selaku Dewan Pembina Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Rakyat Madani dan Lembaga Swadaya Masyarakat Perjuangan Rakyat Madani, sekaligus Advokat pada Media Journal Post angkat bicara, saat dikonfirmasi oleh tim awak media target24jam.com, Minggu (11/04/2021) disela-sela kesibukannya. memberikan pernyataan dan tanggapan. 

“Bahwa terhadap pemberitaan yang dimaksud hanyalah sebuah dugaaan, dan faktanya hanya masih sebuah tanda tanya, karena kata dugaan mengapresiasikan kata bisa iya bisa tidak. karena seyogyanya fungsi media sendiri dalam memberitakan suatu peristiwa atas dasar fakta dan berimbang sesuai dengan Undang-undang pers No.40 Thn 1999, memang pada dasarnya penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Negara ini, rentan dianggap dan diduga sebagai ajang pengkondisian terutama terhadap pengguna narkoba dan istilah Bandar kecil", jelasnya. 

Lanjut Suhairi menuturkan, dalam itu hanya merupakan ungkapan-ungkapan ditengah-tengah masyarakat dengan istilah. bukan lagi rahasia umum, namun apabila ajang pengkondisian itu benar-benar terjadi terhadap pihak-pihak yang terkait didalamnya baik pengguna penyalahgunaan narkoba maupun penegak hukumnya, sungguh hal tersebut sangat mencederai dan melukai penegakkan hukum di Negara ini khususnya UU no 35 Tahun 2009. Tentang Narkotika.

Tak sampai disitu, Suhairi juga menambahkan, menyinggung video yang beredar, Suhairi. SH memberikan tanggapan bahwa, pada dasarnya hal tersebut tidak mesti dilakukan karena berdampak pada kerugian pihak-pihak itu sendiri dan seharusnya bukan menjadi konsumsi publik. 

"Karena yang sebelumnya orang tidak mengetahui siapa yang menjadi tersangka dalam penyalahgunaan narkoba tersebut malah tersebar luas, dan secara prosedur hukum terhadap seseorang yang disangkakan sebagai pelaku kejahatan terlebih sudah ditahan selama 3 hari oleh penegak hukum lalu diduga dilepaskan begitu saja, silahkan lakukan upaya hukum dengan upaya rehabilitasi pemulihan nama baik sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku", ungkapnya. 

Pemberitaan sebelumnya, Terkait video keterangan keluarga ketiga diduga tersangka narkoba yang mengatakan tidak memberikan Mahar kepada Polsek Medan Kota saat ke 3 nya dilepaskan, membuat kembali Ketua Korps Advokat Alumni UMSU (KAUM), Mahmud Irsyad Lubis, SH berkomentar, Senin (5/4/2021).

Menurut Mahmud Irsyad Lubis, menyangkut mengenai video ke 3 istri yang memberikan keterangan itu, kita menduga bahwa ini ada settingan dan ada pihak tertentu yang menyuruh mereka melakukan bantahan.

Lanjut Mahmud Irsyad, karena tidak mungkin pula mereka mengatakan memberi, karena itu bahaya, maka satu- satunya hanya membantah.

"Tapi logika hukum tak bisa menerima bantahan itu, sebab pada waktu 2 orang ditangkap, itukan dilakukan pengembangan, ditangkap pasti ada barang bukti dan dilakukan pengembangan, berartikan ada yang menjual dan memiliki dan membawa dan sebagainya, karena korelasi bantahan itu dan dilapangan itu sangat bertentangan.

Karena bantahan itu kita ragukan, kita yakin ada pihak pihak tertentu yang menyuruh mereka membuat bantahan," tegasnya.

Selanjutnya Ketua KAUM itu kembali mengatakan bahwa seperti keterangan Kanit Reskrim Polsek Medan Kota di Media, tentang ketiga ditangkap hanya diperiksa satu harian tanpa dimasukkan ke sel, maka logika hukumnya tak mungkin diamankan.

"Dalam narkotika itu sangat jarang diamankan yang ada ditangkap, karena kasus narkotika itu, orang tertangkap tangan membawa barang, jadi bukan diamankan, tapi tangkap dan pengembangan, karena dalam kata diamankan itu tidak logis dalam satu peristiwa narkotika, karena ditangkap membawa barang narkotika, dugaan pengembangan under cover sebagai peristiwa pidana, kalo tidak terbukti, tidak mungkin pengembangan, karena under cover, karena ada barang bukti ", tuturnya.

Lalu menurut Pria berkaca mata itu lagi bahwa menyangkut satu hari dan sebagainya, pihak berwenang harus uji lebih dulu dengan pembuktian buktian yang ada.

"Keterangan saksi, melihat CCTV yang ada atau lakukan pemeriksaan, jangan sampai ada dugaan mengatakan CCTV rusak dan sebagainya," pungkasnya

Sebelumnya, (27/3/2021) ketiga pria tertangkap dan mendengkam dalam sel tahanan karena kepemilikan narkoba jenis sabu, 3 pria, Diki dan Andri, keduanya warga jalan Paduan Tenaga Kecamatan Medan Kota, serta dan Aswin Nasution, warga jalan Laksana Gang Gani, Kec Medan Kota, dikarenakan pihak keluarga ketiganya, diduga telah membayar uang sebesar Rp 45 juta kepada oknum Penyidik Polsek Medan Kota, sehingganya pada Sabtu (3/4/2021), ketiganya dibebaskan.

Tak lama kemudian (4/4/2021), keluarga ke 3 pria tersebut membuat video dan keterangan bahwa mereka tidak ada memberikan seperpun uang kepada Polsek Medan Kota seperti yang diberitakan beberapa media online, serta Kanit Reskrim Polsek Medan Kota, Iptu Marvel sempat mengatakan bahwa ketiganya hanya diperiksa dan tidak ditahan di dalam Sel, lalu karena tidak terbukti, ketiganya dipulangkan kembali.(DG/tim)

Tak Sesuai Surat Edaran, DPD P3KI Sumut : Sekda Kota Medan Diduga Lakukan Pembohongan Publik

By On April 09, 2021


Medan - Berdasarkan hasil Investigasi DPD Perkumpulan Pemerhati dan Pengawas Korupsi ( P3KI ) Sumatera Janji Pemerintah Kota (Pemko) Medan membatalkan pemotongan gaji para Pekerja Harian Lepas (PHL) hanya isapan jempol belaka, terbukti sampai saat ini Pegawai Harian Lepas ( PHL ) masih mengeluhkan bahwa Gaji yang di terima PHL belum ada perubahan sesuai yang di janjikan Sekda Kota Medan lewat Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan No.900/2121 tentang honorarium PHL Pemko Medan TA 2021 yang ditandatangani Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman pada Selasa, 23 Maret 2021 kemarin.

Dalam surat itu tertera, sesuai dengan SE Sekda Kota Medan No.900/0647 per tanggal 5 Februari 2021 tentang honorarium PHL Pemko Medan TA 2021 serta meindaklanjuti arahan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam rangka pemulihan perekonomian Kota Medan, maka besaran honorarium PHL di lingkungan Pemko Medan TA 2021 disesuaikan dengan UMK Kota Medan Tahun 2021.

Dikonfirmasi tim awak media, Jumat (9/4/2021) siang mengenai hal ini menjelaskan, Sekretaris Daerah Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, tidak berhasil dimintai keterangannya. Awak media mencoba keruangan Sekda Wiriya Alrahman tapi tidak berhasil menjumpainya.

Rahmadsyah Sekretaris DPD Perkumpulan Pemerhati dan Pengawas Korupsi ( P3KI ) Sumut mempertanyakan kemana aliran Dana Pemotongan Gaji PHL tersebut.

Rahmadsyah juga mengatakan di dalam surat Edaran tersebut di jelaskan bahwa surat Edaran tersebut terhitung sejak Januari 2021 artinya potongan 200 ribu bulan Januari dan Februari harus di pulangkan ke PHL karena itu adalah Hak PHL. Rabu, (9/3/2021)

"Pemotongan Gaji PHL itukan saat Walikota Medan Akhyar Nasution, nah sekarang Bobby Nasution Walikota Medan membatalkan potongan gaji PHL tersebut, dan potongan tersebut harus di kembalikan ke PHL karena itu merupakan hak PHL" ungkapnya

Rahmadsyah menduga Sekda Kota Medan melakukan pembohongan publik karena Surat Edaran yang di tanda tanganinya tidak sesuai dengan Gaji yang di terima PHL Kota Medan.

"Sekda di duga lakukan pembohongan publik, surat edaran yang di keluarkannya tidak sesuai dengan gaji yang di terima PHL Kota Medan" pungkasnya. (R/tim) 

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *